Wahidin Claim Penetapan UMP Banten Sudah Sesuai Aturan

Banten

Wahidin Claim Penetapan UMP Banten Sudah Sesuai Aturan

Administrator | Sabtu, 25 Desember 2021

Gubernur Banten Wahidin Halim saat memberikan keterangan pers terkait penetapan UMP Banten.

PINANG, (JT) - Gubernur Banten Wahidin Halim, mengaku penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten, mengacu sepenuhnya kepada peraturan yang berlaku. Dia menegaskan bahwa penetapan UMK Provinsi Banten, yang telah ditandatanganinya itu, berdasarkan kepentingan semua pihak.

"Saya melihat dari kepentingan semuanya. Jadi saya tidak berpihak kepentingan pengusaha. Kalau kita miaslnya membuat keputusan berpihak pada buruh kan salah. kan ada sanksi administratif," tegas Wahidin Halim, Gubernur Banten, di rumahnya kawasan Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Kamis (23/12/2021).

Dia mengaku, penetapan UMP Banten, juga didasari pada kondisi ekonomi di Banten, yang saat ini baru akan mulai bangkit kembali. "Sebenarnya saya bukan takut pada sanksi administratif, kalau saya melihatnya lebih pada perspektif bagaimana kegiatan usaha berjalan, pengangguran tertanggulangi. Dan itu (UMP) baik pendalaman tim dan kajian saya, itu ya pertimbangannya," kata Wahidin.

Menurut Wahidin, konflik pengupahan di daerah selalu terjadi setiap tahunnya. Sebab, setiap tahunnya buruh selalu menuntut kenaikan upah sementara kalangan pengusaha tidak bersedia memenuhi keinginan buruh.

"Jadi memang di Indonesia ini perlu diklarifikasi konflik perburuhan dan modal tiap tahun. Buruh tiap tahun minta naik, pengusaha tidak mau naikin. Tapi demonya mah ke pemeirntah kota/kabupaten. Makanya tugas Gubernur, walikota memfasilitasi, membangun silaturahim, memoderasi pertemuan itu," jelas dia.

Wahidin juga menegaskan bahwa, sebelum UMP Banten itu ditetapkan, seluruh pihak baik perwakilan pemerintah, pelaku usaha dan buruh telah diajak berdiskusi bersama dinrumahnya. Dari pertemuan itu, seluruhnya sebenarnya menyepakati jalan tengah penetapan UMP.

"Sebelum ada keputusan kita kumpulin, Dinas dikumpulin, ada buruh, Apindo, damai-damai saja. Tapi sudah waktunya ini akhirnya kita yang diserang," ucap Wahidin.

Dengam kondisi itu setiap tahunnya, Wahidin berharap agar Pemerintah Pusat bisa langsung memutuskan UMP di setiap wilayah. "Kedepan harus ada peraturan tegas pemeirntah terlibat atau dilibatkan," ucap Gubernur Banten. (HAN)