Kurangi Angka Stunting, Anggota Fraksi PAN DPR RI Sosialisaikan Program Kencana

Nasional

Kurangi Angka Stunting, Anggota Fraksi PAN DPR RI Sosialisaikan Program Kencana

Administrator | Sabtu, 15 Oktober 2022

PANONGAN, (JT) - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyosialisasikan program Bangga Kencana sebagai upaya menekan angka stunting. Kali ini Anggota DPR RI asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) H. Muhammad Rizal menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat menggelar sosialisasi di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/10/2022).

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB pada BKKBN Dr. Lalu Makripuddin mengatakan, kegiatan sosialisasi terkait pembangunan keluarga berencana ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Pada kegiatan edukasi ini, merupakan upaya BKKBN untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat, melalui berbagai kelompok kegiatan di masyarakat yang difokuskan pada bina keluarga remaja (BKR).

"Jadi untuk kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar sadar dalam menjaga kesehatan keluarga, sesuai Perpres 72 tahun 2021. Pemerintah memfokuskan menekan angka stunting di Indonesia," ujarnya usai menghadiri Sosialisasi KIE Program Bangga Kencana tadi siang.

Ia menambahkan, sesuai Perpres yang ditunjuk sebagai pelaksana atau koordinator Tim Percepatan Penurunan Stunting adalah BKKBN Perwakilan di seluruh Provinsi. Dari tim itu diharapkan dapat menurunkan angka stunting secara nasional maupun di daerah.

"Jadi ada 12 provinsi prioritas di Indonesia, Kemudian apabila ini kita selesaikan maka 56 persenya kasus stunting secara nasional bisa diselesaikan," katanya.

Ia juga mengungkapkan dari 12 provinsi yang masuk dalam penanganan stunting secara nasional. Salah satunya wilayah Provinsi Banten menjadi prioritas pada penyuluhan program Bangga Kencana BKKBN.

"Karena wilayah Banten ini masuk sebagai daerah yang angka stuntingnya cukup tinggi secara nasional atau sebesar 24,5 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Tangerang yang mencapai angka 23,3 persen," ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya pun berharap dengan segala upaya yang dilakukan oleh seluruh stakeholder pemerintahan saat ini dapat mewujudkan capaian penekanan angka kekerdialan secara nasional hingga 2024 mencapai 14 persen.

"Tentu gerak cepat harus kita lakukan, karena di tahun 2024 nanti kita menargetkan secara nasional itu 14 persen penurunan angka stunting," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR RI H. Muhammad Rizal, menyampaikan dalam upaya menekan angka stunting di Indonesia harus diawali dengan mempersiapkan masyarakat muda yang ingin menikah agar menjaga asupan makanan, bahkan memeriksakan kondisi kesehatan tiga bulan sebelum nikah, sehingga nanti ketika ibu hamil tetap dalam kondisi sehat baik orang tua dan bayi.

"Jadi yang pertama itu kita harus mulai mempersiapkan anak-anak muda yang mau menikah. Nanti ketika hamil mereka sudah paham dalam menjaga kesehatan diri dan balitanya," tuturnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga kini akan terus mendorong pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait sadar akan pentingnya menjaga pola hidup sehat sebagai salah satu mencegah terjadinya stunting pada balita.

"Sehingga pelan-pelan kasus stunting ini yang ditargetkan pemerintah di tahun 2024 nanti bisa tercapai hingga turun mencapai 14 persen," ungkapnya.

Ia menambahkan, sebagai dukungan DPR RI terhadap pemerintah dalam menekan angka stunting di Indonesia, maka pihaknya berencana akan mengusulkan penambahan anggaran untuk memenuhi segala kebutuhan dalam mewujudkan penurunan stunting.

"Yang jelas kita akan mendorong bahkan kita akan menambah anggaran penanganan stunting. Kita berharap generasi muda menjadi generasi yang cerdas, kuat dan memiliki prestasi sebagai mencapai generasi Indonesia emas," tuturnya.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Dr. Dadi Ahmad Roswandi, mengatakan bahwa saat ini di Provinsi Banten sendiri di setiap desanya sudah dibentuk tim pendamping keluarga (TPK) yang sudah diberi pelatihan, dan nanti akan melakukan pendampingan keluarga kepada mereka yang rawan stunting di masing-masing desa.

Kemudian, untuk di wilayah Banten ini tercatat sebanyak 24,5 persen anak atau balitanya penderita stunting, dan angka tersebut lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 24,1 persen.

Kendati demikian, pihaknya pun mendorong agar semua pihak baik dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan perangkat tingkat kecamatan/desa di Banten diharapkan agar bisa bersama-sama menekan laju peningkatan angka kekerdilan tersebut.

"Jadi ini perlu bersama-sama, baik OPD dan masyarakat dalam mengatasi stunting ini. Tidak bisa stunting hanya dikerjakan oleh satu pihak saja, Tapi mulai dari pemerintah, legislatif dan masyarakat harus ikut terlibat," katanya. (PUT)