Forum BPD Tuntut Kesejahtraan

Banten

Forum BPD Tuntut Kesejahtraan

Administrator | Jumat, 19 Februari 2016

SUKAMULYA - Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tangerang meminta kepada pemerintah Daerah untuk segera meningkatkan kesejahtreaan bagi anggota BPD. Hal itu dikatakan Madsuri Wakil Ketua Forum BPD Kabupaten Tangerang di sela-sela Musrenbang, di Kecamatan Sukamulya, Rabu (17/2/2016).

Menurut Madsuri, saat ini anggota BPD yang tersebar di Kabupaten Tangerang hanya menerima penghasilan sebesar Rp 80ribu/bulan, jauh dibandingkan dengan anggota BPD Kabupaten Serang. Anggota BPD Serang menerima gaji per bulan sebesar Rp 700ribu, padahal dari sisi pendapatan daerah, Kabupaten Tangerang jauh lebih besar dari Kabupaten Serang.

"Kami meminta agar nasib dan kesejahteraan anggota DPD diperhatikan, padahal beban kerja anggota BPD sangat tinggi," tandasnya.

Madsuri mencontohkan saat ada permasalahan di masyarakat, anggota BPD sebagai jembatan masyarakat tampil di depan, selain itu beberapa kebijakan seperti Murenbang dan pembuatan RPJMdes, dan Perdes, tak luput dari peran serta BPD. Apalagi dalam pembahasan dana desa yang digulirkan oleh pemerintahan pusat, peran BPD sangat dominan.

"Kami berharap kepada pemerintah untuk segera merevisi kerangka acuan soal penghasilan tetap BPD," ujar Madsuri yang juga ketua Forum BPD Kecamatan Sukamulya.

Musrenbang yang digelar di Aula Kecamatan Sukamulya ini, dihadiri oleh Camat Sukamulya, Kades dan BPD se-Kecamatan Sukamulya. Sementara anggota DPRD dapil 2 yang hadir diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Tangera H Madromli, Uswatun Hasanah, Usman Abdulgani, Saripullah, Fahrudin, Supryadi.

Camat Sukamulya Asep Musa Permana mengatakan, untuk tahun 2017 mendatang, pembangunan di Kecamatan Sukamulya masih menitikberatkan kepada pembangunan infrastruktur, serta peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, namun pada pagu kecamatan, anggaran turun menjadi Rp 8,4 Miliar dibandingkan tahun 2016.

"Pagu kewilayahan turun sebesar Rp 8,4 Miliar dibanding tahun sebelumnya Rp 14 Miliar. Karena kewenangan kecamatan sudah berkurang dengan adanya dana desa," tandasnya. (day)