Banten

Buruh Tangerang Usulkan Kenaikan UMK 13,5 Persen Tahun Ini

Administrator | Jumat, 05 November 2021

TIGARAKSA, (JT) - Sejumlah serikat pekerja dan serikat buruh terus berjuang untuk menaikkan upah minimum kabupaten. Tak tanggung-tanggu buruh meminta kenaikan upah minimum 13,5 persen dari tahun sebelumnya dan menolak penetapan upah menggunakan undang-undang Cipta Kerja.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Tangerang Ardi menuturkan, pihaknya bersama serikat buruh lainnya terus memperjuangkan kenaikan UMK dan UMP di Provinsi Banten. Untuk Upah Minimaum Kabupaten Tangerang sendiri SPN mengusulkan kenaikan sebesar 13,5 persen dari tahun 2021 yang mencapai Rp 4.230.792. Dengan demikian upah layak di Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebesar Rp 4.801.948.

"Usulan itu bukan tanpa sebab. SPN sudah melakukan survey bersarakan kebutuhan hidup layak (KHL) ke pasar tradisional. Ada 18 komponen yang disurvey," ujar Ardi kepada jurnaldaily.co, Jumat (5/11/2021).

Tak hanya UMK yang diusulkan naik kepada Gubernur Banten. SPN juga berharap Gubernur Banten dapat menetapkan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 8,9 persen dari sebelumnya Rp 2.460.996 menjadi Rp 2.680.024. Hal ini berdasarkan kebuuthan hidup layak di Banten.

"Saya berharap Pemprov Banten dapat mengabulkan tuntutan buruh untuk kenaikan upah minimum tahun depan," tegasnya.

Ditemui terpisah Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang Hendra mengungkapkan, kemarin pihaknya baru melakukan rapat perdana dengan serikat buruh dan serikat pekerja di kantor Disnakertrans. Dalam rapat tersebut baru sebatas perkenalan.

"Dalam pertemuan kemarin belum sampai kepada usulan UMK, kita baru sebatas perkenalan saja," ujar Hendra.

Dalam pertemuan berikutnya baru akan menerima usulan UMK dari buruh dan dibahas dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang yang terdiri dari perwakilan buruh dan pekerja, pengusaha dan akademisi. Setelah pembahasan baru hasilnya akan disampaikan kepada Gubernur Banten untuk ditetapkan.

"Saya berharap sebelum akhir November ini sudah ada usulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang ke Pemprov Banten. Karena UMK sudah harus ditetapkan pada akhir November mendatang," tegas Hendra. (PUT)