Bahas Persiapan PPDB 2023-2024, Komisi V Panggil Dindikbud Provinsi Banten

Pendidikan

Bahas Persiapan PPDB 2023-2024, Komisi V Panggil Dindikbud Provinsi Banten

Administrator | Kamis, 01 Juni 2023

SERANG, (JT) - Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Komisi V DPRD Banten bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan agenda koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023/2024, Selasa (30/05/2023).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi V H. Dede Rohana Putra bersama dengan Ketua Komisi V Dr. Yeremia Mendrofa serta anggota Komisi V Heri Handoko, dr. Hj. Shinta Wisnu Wardhani, Hj. Tati Nurcahyana, H. A. Jaini, H. Dedi Sutardi, H. Umar Bin Barmawi, dan H. Sopwan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani menjelaskan, bahwa tidak ada perubahan dalam jalur PPDB Tahun 2023/2024 diantaranya; afirmasi, pindah tugas orangtua dan anak guru, prestasi, dan zonasi.

“Untuk jalur PPDB Tahun 2023/2024 ini ada beberapa jalur seperti afirmasi (memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak kurang mampu), pindah tugas orangtua dan anak guru (memberikan kesempatan untuk anak dari orangtua yang pindah tugas), prestasi (memberikan apresiasi kepada anak yang menunjukan prestasi akademik/non akademik), dan zonasi (memberikan kesempatan untuk anak yang berdomisili dalam wilayah zonasi tersebut)”, ucapnya.

Tabrani menambahkan, jalur dan kuota PPDB Tahun 2023/2024 ini membuat seluruh satuan pendidikan sepakat untuk menetapkan kuota bersama, menyusun POS PPDB sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, melaporkan kuota perjalur kepada Dindikbud dan diketahui cabang dinas, serta mengupload POS pada website PPDB.

Ditanggapi oleh para anggota Komisi V yang mengharapkan lebih kondusif dan stabilnya PPDB untuk zonasi supaya tetap menjaga marwah pendidikan di Provinsi Banten.

Dr. Yeremia berharap, agar Banten dapat menaikan jatah afirmasi menjadi 25 persen, dan juga ke depannya dapat melibatkan swasta dalam pembahasan PPDB untuk mencari jalan keluar bersama.

“Ke depannya pembahasan mengenai PPDB ini untuk bisa melibatkan pihak swasta juga agar bisa bersama-sama mencari jalan keluarnya, serta jika memungkinkan untuk afirmasi jatahnya bisa naik menjadi 25 persen,” ujarnya. (DIM)