Banten
Ketua DPRD Minta Pemkab Tangerang Lakukan Langkah Konkret Atasi Banjir
TIGARAKSA, (JT) - Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Tangerang merupakan kejadian yang berulang dari tahun ke tahun. Harusnya banjir bisa di evaluasi dan dicarikan solusi, bukan malah menjadi proyeksi.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, kepada wartawan, saat memberikan keterangan pers, terkait penanganan banjir di Kabupaten Tangerang. Menurut Kholid seharusnya ada pelajaran berharga bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah banjir.
"Ada beberapa wilayah yang selalu menjadi langganan banjir, seperti di Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji dan Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga. Banjir selalu terjadi jika intensitas hujan tinggi yang mengakibatkan meluapnya air Sungai," terangnya, kepada wartawan, Kamis (27/1/2022).
Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah Kabupaten Tangerang harus mengambil langkah tegas dan konkret. Misalnya melakukan normalisasi sungai atau melakukan penataan ruang yang tepat, agar tidak menjadi penyebab banjir.
"Bantuan untuk penanganan banjir sebesar Rp40 miliar, seharusnya bisa digunakan secara optimal. Selain melakukan normalisasi sungai saat musim kemarau, juga harus dibarengi dengan pengawasan di tingkat sosial, agar tidak ada lagi masyarakat yang buang sampah ke sungai," ujar Kholid.
Diketahui, banjir akibat luapan air Sungai Turi yang menggenangi Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji merendam sekitar 350 KK. Meski sudah langganan banjir, masyarakat tetap saja bertahan untuk menempati rumah yang sudah dihuni turun temurun di kampung tersebut. Walaupun air sudah surut, warga harus tetap siaga takut ada banjir susulan saat intensitas hujan tinggi.
Sementara itu Warga Teluknaga Budi Usman menyampaikan, persoalan banjir di Desa Laksana dan Tanjung Burung yang merendam ratusan rumah warga, terjadi akibat salahnya tata kelola tata ruang yang ada di Kabupaten Tangerang. Betapa tidak, daerah pesisir utara yang merupakan hilir untuk tujuan akhir air sebelum menuju laut, diurug habis.
"Ini harus ada ketegasan dari pemerintah daerah, agar tidak ada pengembang yang melakukan kesengajaan mengurug embung-embung air demi kepentingan rumah mewah. Imbasnya masyarakat yang harus menerima resiko kebanjiran setiap hari," tandasnya. (PUT)
- Siswa Terpapar Covid19, SMPN 4 Tangsel Ditutup Sementara
- Walikota Serang Bakal Tuntaskan RPJMD Hingga Tahun 2023
- Pelaku Curanmor Tewas Ditangan Polisi, Dua Pelaku Lainnya Ditetapkan Sebagai DPO
- Dewan Hakim MTQ Kabupaten Tangerang Jalani Bimbingan Teknis
- Sidang Perdana Kasus Kebakaran Lapas Kelas IA Tangerang Digelar
