Honorer Tangsel Ancam Demo DPRD

Banten

Tak Digaji

Honorer Tangsel Ancam Demo DPRD

Administrator | Senin, 12 Oktober 2015

SERPONG - Tak menentunya kejelasan APBD-Perubahan, ternyata berbuntut panjang. Hari ini (12), direncanakan ratusan honorer di Kota Tangsel bakal menggelar aksi protesnya di Gedung DPRD.

Berdasarkan broadcast yang diterima sejumlah wartawan, rencananya aksi damai itu bakal dilakukan pada Senin 12 Oktober 2015 (hari ini-red). Seruan aksi demonstrasi ke gedung wakil rakyat itu disampaikan ke seluruh tenaga honorer yang bertugas di Sekretariat Daerah, SKPD hingga pegawai di 54 kelurahan.

"Kita akan melakukan aksi bukan karena permasalahan lain, baik itu soal pembahasan anggaran atau lainnya. Kita aksi karena hak kita (gaji,red) sebagai honorer terancam tidak keluar kalau APBD-P tidak juga disahkan," kata Sofyan, perwakilan Forum Honorer Kota Tangsel.

Dia menuding, mandeknya pembahasan APBD Perubahan lantaran ada sebagian anggota DPRD Tangsel yang mempunyai kepentingan golongan tertentu, bukan atas dasar kepentingan bersama. "Kami merasa, apa yang dilakukan ini tidak menghargai kami sebagai pelaksana tugas pelayanan di Pemerintah Kota Tangsel. Maka itu, Senin nanti usai apel pagi, kami akan melakukan aksi di DPRD," jelasnya.

Lebih lanjut Sofyan menjelaskan, pada APBD murni tahun ini, gaji honorer hanya dianggarkan sembilan bulan saja. Sementara sisanya di tiga bulan dianggarkan pada saat APBD perubahan. Jika APBD-P 2015 masih mandek, kata Sofyan, maka bakal berimbas terhadap upah para tenaga kerja honorer seperti dirinya.

"Selama tiga bulan, hingga akhir tahun kita tidak akan dapat upah. Ini kan urusannya perut orang banyak," keluhnya.

Dia juga memberi masukan agar anggota DPRD tetap murni memperjuangkan hak rakyat, bukan memperjuangkan golongannya semata. "Kalau sudah begini kan artinya DPRD hanya mementingkan kepentingan sendiri atau golongan," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Tangsel, Firdaus, mengaku tak tahu menahu soal rencana unjuk rasa tersebut. Bahkan dia baru mendengarnya dan akan menkonfirmasinya sendiri.

“Waduh saya baru tahu ini. Coba ya, nanti saya cari tahu dulu.Terima kasih untuk infonya,” ujar Firdaus, saat dihubungi melalui sambungan telepon. Lalu saat ditanya benar atau tidaknya gaji honorer hanya dianggarkan sembilan bulan di APBD murni, Firdaus mengaku hal tersebut kebijakan dari masing-masing SKPD.

“Kalau di saya (BKPP,red) karena sedikit honorernya jadi dianggarkan full setahun. Ada pula yang hanya sembilan bulan. Tergantung masing-masing SKPD nya,” tutur Firdaus.

Terpisah, anggota DPRD Kota Tangsel Ahadi mengomentari soal rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan ratusan honorer itu, Ahadi mempersilahkan saja. Sebab, DPRD juga tak tahu menahu kebijakan penggaran honorer tersebut. “Logikanya kan kalau kerja itu satu tahun maka SKPD akan menganggarkan 12 bulan. Mungkin SKPD yang 9 atau 10 bulan karena ada suatu hal atau pegawai honorernya banyak, makanya tak sampai 12 bulan,” ujar Ahadi.

Menurutnya, jika memang semua sudah dipenuhi untuk perbaikannya, dewan pasti akan langsung mengesahkannya. (elo)