Banten

Fraksi PKB DPRD Tangsel Dorong Raperda Tentang Fasiltiasi Pondok Pesantren

Administrator | Jumat, 23 September 2022

SERPONG, (JT) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan, mendorong adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Sebelumnya, Raperda tentang Pesantren tersebut, pernah di inisiasi DPRD Kota Tangsel beberapa tahun lalu.

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tangsel, Sudiar menegaskan bahwa selama ini pondok pesantren menjadi sarana pendidikan, dakwah, dan sarana pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Perda Pondok Pesantren, diharapkan seluruh fungsi pondok pesantren di Tangsel, menjadi lebih optimal.

"Kota Tangsel, secara geografis sebagai penyangga ibu kota, begitupun secara sosiologis, masyarakat Tangsel adalah masyarakat yang religius dan kental dengan budaya pesantren," ungkap Sudiar di DPRD Kota Tangsel, Kamis (22/9/2022).

Menurutnya, pondok pesantren di Kota Tangsel, seharusnya bisa semakin maju dan berdaya saing. Untuk itu, peran pemerintah kota sangat diharapkan dalam memfasilitasi berbagai macam kegiatan keagamaan dan pemberdayaan yang dilakukan lembaga pendidikan agama tersebut.

Terlebih lagi, Perda fasilitasi penyelenggaraan pesantren sudah ada cantolan hukumnya, sebagaimana tertera dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren.

"Selain itu, Perda Pesantren sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Serta Perda nomor 1 Tahun 2022 Provinsi Banten tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren," katanya.

Di lain pihak kata Sudiar, Provinsi Banten diawal tahun 2022 lalu juga telah mengeluarkan Perda nomor 1 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren di wilayah provinsi Banten.

"Jika tahun lalu Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diusulkan DPRD Kota Tangsel, belum bisa dilakukan pembahasan, karena belum ada cantolan hukum dari Provinsi Banten. Sekarang sudah ada cantolan hukumnya, maka Raperda Pesantren ini harus bisa masuk pembahasan di Propemperda 2023 nanti," tegasnya. 

Terlebih, sudah adanya cantolan hukum yang ada di Provinsi Banten, terkait Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Sudiar berharap ada keberpihakan yang lebih dari pemerintah daerah dalam hal Pondok Pesantren di Kota Tangsel.

"Ini kan tujuannya supaya pemberdayaan di pondok pesantren bisa lebih maksimal dengan adanya Perda tersebut. Kita juga berharap Tangsel, yang religius itu benar-benar terwujud dengan adanya Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini," tegas Sudiar. (HAN)