DPRD Minta Pemkab Tangerang Angkat Tenaga Honorer Jadi P3K

Bisnis

DPRD Minta Pemkab Tangerang Angkat Tenaga Honorer Jadi P3K

Administrator | Selasa, 31 Mei 2022

TIGARAKSA, (JT) - Polsemik pemerintah pusat, terkait penghapusan tenaga honorer daerah ditanggapi sejumlah pihak. Anggota DPRD Kabupaten Tangerang mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Demikian diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang Jayusman kepada wartawan, Selasa (31/5/2022). Menurut Jayusman, sudah semestinya Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengangkat tenaga honorer khsusunya tenaga kesehatan dan pendidikan menjadi P3K.

"Angkat semua tenaga honorer menjadi P3K tanpa terkecuali. Kalau tidak maka pelayanan bisa terganggu. Lihat saja, jumlah pegawai negeri sipil

(PNS) lebih sedikit ketimbang honorer. Ini penting, bila perlu

pengangkatan otomatis tanpa perlu tes, lihat saja dari masa

kerjanya," ungkap polisiti asal Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, perekrutan P3K harus diprioritaskan untuk tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Terutama para tenaga pendidikan yang tersebar 29 kecamatan baik itu tingkat sekolah dasar maupun tingkat menengah pertama.

"Kalau honorer saat ini kan sudah bekerja dengan baik. Ada yang di administrasi hingga guru. Karenanya baiknya langsung diangkat menjadi P3K kan, gaji juga berasal dari anggaran pemerintah daerah,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesal Rasyid mengungkapkan, saat ini pihaknya masih harus menunggu petunjuk pelaksanaan (juklan) dan petunjuk teknis (jukni) dari pemerintah pusat terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer. Jika pemerintah sudah mengeluarkankan juklak dan juknisnya baru pemerintah daerah akan menjalankannya.

"Sejauh ini kami masih menunggu instruksi pusat. Apalagi juklak-juknisnya belum ada," terang pria yang akrab disapa Rudi Maesal ini.

Ditanya soal berapa banyak jumlah tenaga honorer yang ada di Kabupaten Tangerang, baik itu tenaga pendidikan, kesehatan maupun administrasi umum, menurut Rudi, pihaknya melalui BKPSDM masih melakukan pendataan. Sehingga Pemkab Tangerang memiliki kepastian terkait jumlah tenaga honorer.

"Masih dilakukan pendataan oleh BKPSDM terkait jumlah tenaga honorer yang ada," tandasnya. (PUT)