Banten

Kabupaten Tangerang

Sudah Terbit Surat Perintah Bongkar, Pabrik Cat Diduga Masih Beroprasi

Administrator | Kamis, 10 Januari 2019

Lokasi pabrik cat tak berizin di Desa Jeunjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Pihak pemilik pabrik tak menggubris surat perintah bongkar dari Pemkab setempat.

CISOKA - Pabrik cat milik PT Dipon Sentosa yang berlokasi di Desa Jeunjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, diduga masih beroperasi. Padahal dinas terkait sudah mengeluarkan surat perintah bongkar (SPB) sejak Agustus 2018 lalu. 

Anggota LMS Peduli Lingkungan Mory Latupolo mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi di lapangan, di pabrik cat ini masih terlihat aktivitas. Bahkan pihak perusahaan menambah fasilitas pabrik seperti torn air yang berukuran bersar dengan ketinggian sekitar 6 meter.

"Bangunan torn air yang berada di geudung paling belakang itu baru saja di bangun oleh pihak pabrik. Bahkan masih terlihat aktivitas karyawan yang keluar masuk ke pabrik cat tak berizin ini," terang Mory kepada jurnaltangerang.co, Rabu (9/1/2018).

Sebagai aktivis lingkungan, pihaknya mempertanyakan sikap tegas pemerintah terhadap perusahaan yang membangun tanpa izin. Bahkan Mory mencurigai adanya main mata antara pejabat penegak peraturan daerah dengan pengusaha nakal seperti pemilik pabrik cat ini. 

"Ada apa dengan pemerintah dareah, kok tidak berani mengambil langkah tegas terhadap pengusaha nakal," ujarnya.

Koordinator Wilayah 2 Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Iwan Nurhuda menjelaskan, sejak Agustus 2018 silam, pihaknya telah mengeluarkan surat perintah bongkar (SPB) terhadap pabrik cat tersebut. Sebab PT Dippon Sentosa telah melanggar peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Tangerang. 

"Sebelumnya kami sudah mengeluarkan surat perintah penghentian pelaksanaan penggunaan bangunan (SP4B), karena tidak digubris maka kami mengeluarkan surat perintah bongkar (SPB)," terang Iwan kepada jurnaltangerang.co.

Menurut Iwan, SP4B dan SPB ini tentu saja dikeluarkan berdasarkan hasil investigasi dan pencermatan di lapangan. Dinas Tata Ruang dan Bangunan tugasnya sudah selesai. Tinggal eksekusi pembongkaran itu ranahnya SatpolPP.

"Tugas kami soal pabrik cat tak berizin itu sudah selesai. Sekarang kewenangan eksekusi pembongkarannya ada pada Satpol PP," tegasnya. (PUT)