Banten

Soal Pengurukan Lahan di Pantura, Warga Ngadu ke Dewan

Administrator | Jumat, 12 Oktober 2018

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang Adi Tiya Wijaya saat menerima masyarakat Pantura di Gedung Dewan

TIGARAKSA - Sejumlah aktivis lingkungan dan warga Pantai Utara (Pantura) Tangerang ngadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang. Warga mengeluhkan Pengurukan lahan seluas 1035 hektar yang diduga belum mengantongi izin dari Pemkab Tangerang.

Salah satu warga Pantura Budi Usman mengatakan, pada prinsipnya warga Pantura akan mendukung segala bentuk pembangunan. Terutama pembangunan infrastruktur jalan dan sarana prasarana pelayanan masyarakat. Namun untuk pembangunan yang dilaksanakan pihak swasta di wilayah Teluknaga dan Kosambi diduga belum mengantongi izin dari pemerintah, tapi pembangunannya terus berlanjut. Ini menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat.

"Warga mengeluhkan adanya Pengurukan lahan yang tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Akibat Pengurukan itu banyak warga yang mengeluhkan sesak nafas akibat debu yang menyelimuti rumah warga," tuturnya.

Tak hanya itu, Budi Usman juga mendesak DPRD agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha yang belum mengantongi izin. Bila perlu melakukan penyetopan pembangunan bagi pelaku usaha yang tidak berizin. Karena percuma saja, meskipun geliat pembangunan terus berlanjut, tapi tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar.

"Bagaimana memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, jika izin saja tidak ditempuh," tegas Budi Usman kepada jurnaltangerang.co.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang Adi Tiya Wijaya mengungkapkan, pihaknya telah merespon aspirasi masyarakat Pantura ini. Setelah melakukan diskusi panjang dan memanggil pihak pengusaha, Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang memberikan beberapa rekomendasi.

"Salah satu rekomendasi kami kepada pihak pengusaha yang melakukan pengurukan agar membersihkan tanah yang bercecer di jalan-jalan. Selain itu harus sering-sering melakukan penyemprotan air di lokasi pengurukan agar tidak menimbulkan debu," ujar Adit, panggilan akrab Adi Tiya Wijaya. 

Sementara soal perizinan menurut Adit, itu sudah diatur dalam Perda Kabupaten Tangerang dengan turunannya Peraturan Bupati. Tentu para pelaku usaha harus mematuhi aturan yang ada. (PUT)