Banten

Ratusan Bidan PTT Kabupaten Tangerang Ngadu ke Dewan

Administrator | Jumat, 21 Desember 2018

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Sumardi dan Ketua Komisi I Adi Tiya Wijaya menadatangi kesepakatan perjuangan bidan PTT menjadi CPNS, di depan kantor DPRD.

TIGARAKSA - Sekitar 116 bidan yang masuk dalam kategori pegawai tidak tetap (PTT) Kabupaten Tangerang ngadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (12/12/2018). Para tenaga kesehatan yang tersebar di puskemas di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang ini menuntut untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Ratusan bidan ini datang dengan membawa bunga mawar untuk diberikan kepada para anggota dewan. Pemberian bunga mawar ini sebagai simbol bahwa aksi yang mereka gelar adalah aksi damai dari para tenaga kesehatan yang terdidik.

Salah satu bidan Wahyuni mengungkapkan, dirinya sudah mengabdi sebagai bidan PTT di Puskesmas Rajeg sejak belasan tahun silam. Namun hingga saat ini tidap pernah ada kesempatan untuk masuk menjadi pengawai negeri sipil (PNS) melalui seleksi CPNS. Menurut Wahyuni, apa bedanya dirinya dengan bidan-bidan yang lain. Sementara ada beberapa orang  yang bertugas sama di tempat yang sama malah sudah diangkat menjadi PNS.

"Kami hanya menuntut keadilan. Yang lain bisa diangkat jadi PNS, sementara kami tidak. Apa bedanya, kami sama-sama bekerja menyelamatkan ibu dan bayi saat persalinan," terang Wahyuni. 

Menanggapi tuntutan para tenaga kesehatan ini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang Adi Tiya Wijaya mengatakan, pihaknya akan menyampaiakan rekomendasi. Yakni DPRD akan meminta bupati agar mengajukan usulan supaya sekitar 130-an bidan PTT daerah yang ada di Kabupaten Tangerang ini diangkat menjadi CPNS oleh pemerintah pusat.

“Kami akan mengawal terus permasalahan ini. Jika peluangnya hanya memungkinkan jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), maka bidan-bidan PTT tadi prioritas utama diangkat sebagai PPPK. Ini juga harus terus kami kawal,” ujar pria yang akrab di sapa Adit ini. 

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Sumardi menambahkan, memang secara aturan pengangkatan CPNS mulai tahun 2018 ini diambil alih oleh pusat, Maka SK Bupati terhadap PTT maupun honorer yang ada menjadi lemah. Untuk itu DPRD akan mendorong Bupati Tangerang agar mengajukan kebutuhan CPNS tenaga kesehatan ini kepada Menteri Kesehatan. Sehingga para PTT dan honorer yang ada bisa masuk menjadi CPNS.

"Kita akan dorong bupati untuk mengajukan usulan kebutuhan CPNS bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang ini. Mudah-mudahan dengan cara itu, para bidan PTT ini bisa masuk menjadi CPNS," terangnya. (PUT)