Banten

Polresta Tangerang Kembalikan Sisa Dana Pengamanan Pilkada 2018

Administrator | Selasa, 14 Agustus 2018

TIGARAKSA - Polresta Tangerang mengembalikan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) dana pengamanan Pilkada Kabupaten Tangerang. Dana itu dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Tangerang.

Pengembalian anggaran yang bersumber dari dana hibah itu secara simbolis diserahkan Kapolresta Tangerang Kombes Pol Sabilul Alif kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Maesyal Rasyid, disaksikan Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Senin (13/8/18) di Aula Mapolresta Tangerang.

Kapolres menjelaskan, pengembalian sisa anggaran itu karena pada saat pelaksanaan pengamanan, Polresta Tangerang melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi itu, kata Kapolres, dapat dilakukan karena intensitas gangguan keamanan saat Pilkada Kabupaten Tangerang relatif kecil.

“Dana hibah pengamanan yang kami terima sebesar Rp 3.659.800.000. Anggaran itu terserap sebesar Rp 2.631.472.000 atau 72 persen. Sehingga masih ada sisa sebesar Rp 1.028.328.000 atau 28 persen. Dan itu yang kami kembalikan,” terang Kapolres.

Kapolres melanjutkan, situasi keamanan saat Pilkada Kabupaten Tangerang cukup stabil. Kondusivitas itu, ujar Kapolres, tidak lepas dari optimalisasi kekuatan pengamanan. Sehingga, lanjutnya, segala potensi kerawanan dapat dieliminir bahkan dihilangkan.

“Terlepas dari pasangan calon yang hanya ada satu, namun pelaksanaan keamanan yang kami lakukan tetap maksimal. Dan kami bersyukur segala tahapan Pilkada dapat dilalui dengan baik,” ucapnya.

Sekretaris Pemkab Tangerang Maesyal Rasyid mengapresiasi langkah Polresta Tangerang. Menurutnya, efisiensi anggaran bukanlah karena ada ketidakcermatan penyusunan perencanaan. Namun, karena ketelitian dan ketepatan dalam penggunaan anggaran.

“Kami mengapresiasi Polresta Tangerang. Dapat mengawal pesta demokrasi dengan kondusif sekaligus mampu melakukan efisiensi anggaran,” tuturnya. 

Rudi Maesal, panggilan akrab Maesal Rasyid menuturkan pengembalian SILPA kepada kas daerah ini memang sudah diatur dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Sehingga apa yang dikerjakan sesuai dengan laporan keuangan daerah. 

"Ini langkah konkrit dari Polresta Tangerang," tukasnya. (PUT)