Pendamping TKSK Tak Berfungsi, Program BPNT Diduga Marak Penyimpangan

Banten

Pendamping TKSK Tak Berfungsi, Program BPNT Diduga Marak Penyimpangan

Administrator | Rabu, 16 Oktober 2019

Mohamad Jembar bersama forum Muspika Kecamatan Curug melakukan sosialisasi program BPNT di aula Kecamatan Curug, Selasa (15/10/2019).

CURUG, (JT) - Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia diduga banyak terjadi penyimpangan. Selain ada oknum pendamping dan oknum aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang menjadi suplier, juga diduga ada penguragan jumlah bantuan.

Salah satu Manager Suplier resmi dari Bulog Sub Divre Tangerang Mohamad Jembar mengungkapkan, dalam membuat program BPNT ini, Kemensos membentuk tim pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) satu orang di masing-masing kecamatan. Fungsinya pendamping ini mensosialisasikan dan memfasilitasi para penerima manfaat dari Kemensos RI. Namun di Kabupaten Tangerang, pendamping TKSK ini digeser oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjumlah 3 orang di masing-masing kecamatan.

"Para oknum pendamping PKH yang seharusnya mensosialisasikan dan memfasilitasi pencairan dana tunai, malah mengurusi BPNT yang seharusnya dikelola oleh pendamping TKSK," ujar Jembar, kepada jurnaltangerang.co, usai menggelar sosialisasi di Aula Kecamatan Curug, Selasa (15/10/2019).

Lebih parahnya lagi menurut Jembar, ada sejumlah pendamping PKH yang merangkap menjadi suplier beras dan telor. Padahal secara aturan, suplier logistik oleh suplier yang resmi ditunjuk oleh Perum Bulog sebagai perusahan negara, bukan dilakukan oleh oknum para pendamping dengan berbagai ancaman kepada para angen BRI Link.

Jembar berharap, dengan dilakukannya Rakor antara Suplier Bulog bersama Camat dan Unsur Muspika ini, di Kecamatan Curug tidak lagi terjadi praktik-praktik penyimpangan yang dilakukan oknum pendamping. Bahkan dalam rakor ini, pihak kecamatan melibatkan Polsek, Koramil, Desa dan Kelurahan serta agen BRI Link. Sehingga semua unsur masyarakat dapat bersama-sama mengawasi program untuk membantu orang miskin ini.

"Saya berharap dengan adanya rakor ini, semua unsur masyarakat dapat mengawasi program BPNT. Jika ada suplier-suplier bodong harus ditolak sama-sama. Sebab program BPNT sudah kontrak langsung antar Kemensos RI dan Bulog untuk menggunakan beras premium dari Bulog," tegas Jembar.

Jembar mensjelaskan, saat ini banyak terjadi para pendamping PKH yang memaksa agen BRI Link untuk menggesek kartu BPNT. Sementara beras dan telur dikirim langsung oleh para oknum pendamping dengan kualitas beras rendah berlogo rojolele. (PUT)