Pendamping Hingga Mantan Pejabat Berebut Jadi Pemasok Logistik BPNT

Banten

Pendamping Hingga Mantan Pejabat Berebut Jadi Pemasok Logistik BPNT

Administrator | Jumat, 18 Oktober 2019

TIGARAKSA - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemsnsos) RI menyalurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 127.343 warga miskin se Kabupaten Tangerang. Bantuan senilai Rp 14 miliar lebih setiap bulan ini, diduga menjadi bancakan para para pendamping hingga pengawai Dinsos.

Salah satu Aktivis Kabupaten Tangerang Ulil Amri mengungkapkan, dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada warga penerima manfaat di Kabupaten Tangerang ini nilainya cukup besar. Betapa tidak dari 127.343 penerima BNPT dikalikan Rp 110 ribu perpaket per bulan, muncul angka Rp 14.007.730.000.

Wajar jika nilai sebesar ini menjadi pemicu berbagai pihak untuk menikmati anggagran tersebut. Mulai para pendamping PKH, pengawai Dinas Sosial hingga mantan pejabat Dinas Sosial berebut untuk menjadi pemasok logistik BPNT.

Padahal sesuai anjuran Kepala Bulog Nasional kepada Kementerian Sosial, siapapun yang menjadi pemasok logistik untuk kepentingan program pemerintah ini, harus melalui Bulog. Agar kualitas dan kuantitas beras yang diterima masyarakat tetap terjaga.

"Para pemasok logistik BPNT ini kan harus sesuai aturan agar kualitas dan kuantitasnya tetap terjaga. Kalau pendamping dan pengawas bahkan mantan pengawas juga menjadi pemasok, lantas siapa yang akan menjamin kualitas dan kuantitas logistik yang sampai ke penerima manfaat," ujar Ulil Amri kepada jurnaltangerang.co.

Ia menyayangkan, orang-orang yang diberikan honor untuk membimbing masyarakat, mengawasi dan menegur para pemasok BPNT yang berbuat curang, malah ikut jadi pelaku sebagai pemasok. Ini jelas menunjukkan jika mereka tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

"Mestinya sebagai pendamping, pegawai Dinsos dan mantan pejabat Dinsos tidak ikut-ikutan menjadi pemasok. Karena mereka ini masih menikmati uang negara. Bukan malah jadi pengusaha untuk mengeruk keuntungan dari program yang mereka awasi sendiri," tegasnya.

Sementara mantan Kabid Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Dinas Sosial H Sadeli yang saat ini ikut menjadi pemasok logistik pada program BPNT belum dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi via telepon genggamnya tidak menjawab. (PUT)