Figur

Pena Unggu

Administrator | Sabtu, 30 September 2017

“KAMI MENJAMIN, BUPATI  AKAN AMAN  BILA MENERBITKAN SURAT TUGAS (ST) UNTUK PARA HONORER”

PEMERINTAH DAERAH DARI KADIS SAMPAI BUPATI akan aman tidak berbenturan aturan yang berlaku ketika menerbitkan Surat Tugas bagi para Honorer

Oleh : Tetep Bimbing Gunadi

Keresahan  Pegawai Honorer dalam hal ini Guru hunorer  yang mengajar di Sekolah Negeri, membuat Organisasi Pena Ungu yang mewadahi Pendidik dan kependidikana merasa gerah. Sehingga kami pengurus Pena Ungu beberapa kali menyampaikan hal ini kepada instansi terkait yang menaungi Pendidik dan Kependidikan yaitu Dinas Pendidikan untuk bicara banyak mengenai diterbitkannya Surat Tugas (ST) bagi seluruh honorer di Kabupaten Tangerang. Audensi dengan Dinas Pendidikan Pena ungu tanggal 25 September 2017 diterima ibu Tini Sekretaris Dinas Pendidikan (sekdis). Penyampaian kepada Sekdis Dinas Pendidikan oleh Pena Ungu diwakili saya, dan Ketua Pena Ungu Akhmad Dimyati  dan Juga Muhammad Endang sebagai anggota Pengurus. Dalam penyampai kepada sekdis dindik Pena Ungu meyakinkan sekdisdik  bahwa perlunya honorer di berikan surat tugas , dan kami sampaikan beberapa manfaat ketika Pemda segera menerbitkan Surat Tugas, antaralain:
1.    Ketika Surat Tugas diberikan kepada honorer itu artinya Pemerintah Daerah telah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah (Permen No. 8 tahun 2017 dan sudah di revisi menjadi Permen No. 26 thn 2017 tentang juknis BOS juga dipermen itu disebutkan mengenai penugasan guru honor di sekolah negeri oleh kepala daerah.
2.    Surat Tugas yang diterbitkan oleh Pemda untuk para honorer, ini juga merupakan Payung Hukum bagi Honorer yang selama ini hanya mendapat SK dari Kepala Sekolah Masing-masing.
3.    Surat Tugas bagi Honorer yang diterbitkan Pemda dan ditandatangani oleh Bupati, hendaknya menjadi peraturan mutlak bagi karyawan yang bekerja sebagai honorer dilingkungan Pemda, sehingga kepala unit kerja dalam hal ini kepala sekolah tidak lagi bisa semena-mena menerima karyawannya dalam hal ini guru honorer, bila perlu tenaga honorer baru sebagai tambahan harus koordinasi dan dibawah monitoring Pemda dalam hal ini dinas pendidikan. Sehingga pemerintah bisa mengontrol kesejahteraannya dan jumlah honorer secara pasti.
Akhirnya dari audensi kami dengan Dinas pendidikan ibu Tini sebagai sekdisdik  mengharapkan dan sekaligus menugaskan Pena Ungu dalam bentuk lisan  untuk mencari tahu ke absahan penerbitan Surat Tugas supaya tidak berbenturan dengan peraturan yang berlaku. Setelah Pena Ungu melakukan proses koordinasi dengan Bupati, dan pihak terkait agar pemberian surat tugas untuk guru honor segera direalisasikan dan kami pun mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Pena Ungu perwakilan  Pengurus Pena Ungu di setiap kecamatan se Kabupaten Tangerang, selanjutnya Pena Ungu pada 28 September 2017 melakukan koordinasi ke bagian Biro Hukum Kemendikbud di Jakarta untuk minta penjelasan dan ketegasan terkait hal tersebut sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah agar ketika digulirkan surat tugas untuk guru honor oleh bupati tidak menemukan masalah.
Adapun hasil koordinasi dengan Biro Hukum kemendikbud kami mendapat jawaban diantaranya:
1.    Surat Tugas bagi Honorer yang bekerja dipemerintah boleh diberikan kepada honorer bahkan wajib dibuatkan untuk honorer oleh bupati, karena justeru ini legalitas ketika honorer dibayar gajinya menggunakan dana BOS menjadi sah adanya, acuannya yaitu Permen No. 26 tahun 2017 tentang juknis BOS.
2.    Kemendikbud tidak mengatur dan juga tidak intervensi seperti apa format Surat Tugas itu dan kuota yang akan di berikan surat tugas itu namun kemendikbud berpesan bagi Kepala Daerah yang sudah membuatkan surat tugas bagi honorer tersebut harus memberikan tembusan kepada kemendikbud sesuai jumlah guru yang diberikan surat tugas.
3.    Jika Kepala Daerah masih ada keraguan utk menerbitkan surat tugas tsb dipersilahkan mengundang atau mendatangkan pihak kemendikbud yg membidangi hal itu utk memberikan penjelasan.
Tiga point penjelasan dari Biro hukum Kemendikbud itu saya rasa cukup menguatkan pemangku kebijakan untuk segera melalukan apa yang jadi tuntutan guru Honorer, kalau tidak melakukan, alasan keberatanya apalagi.?
Semoga tulisan ini memberi motivasi kepada pihak terkait untuk segera merealisasikan apa yang menjadi hak dari teman-teman honorer, yang tujuannya demi tertib dan pembenahan administrasi mengarah tercapai mutu pendidikan berkwalitas dan demi kemajuan Kabupaten Tangerang tentunya.@tbg#