Banten
Pemprov Banten Lakukan Perluasan Digitalisasi Daerah
SERANG, (JD) - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 970/Kep.81-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Banten. Dengan keputusan ini, Provinsi Banten menjadi Provinsi pertama di Pulau Jawa yang telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Pembentukan TP2DD berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
"Perkembangan digital perlu disikapi oleh semua pihak, era globalisasi mau tidak mau harus diikuti. Tugas TP2DD, harus ada upaya dan usaha serta terus berikhtiar sesuai dengan kapasitas masing-masing," ," ungkap Gubernur, Senin (29/3/2021).
Menurutnya, percepatan dan perluasan digitalisasi memiliki tiga manfaat. Pertama, memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Pusat dan Daerah, inklusivitas ekonomi di Pusat dan Daerah, serta pemerataan kesejahteraan. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik baik kecepatan transaksi keuangan, transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik. Ketiga, mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital.
"Pemprov Banten terus meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah serta mendorong efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance," ungkap Gubernur.
Ditambahkan, elektronifikasi transaksi daerah (ETD) akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, perluasan akses keuangan, serta meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran di masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja mengungkapkan, Provinsi Banten merupakan Provinsi pertama di Pulau Jawa yang telah membentuk TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah).
"Digitalisasi sudah menjadi tuntutan terhadap sistem pembayaran. Langkah cepat untuk menata digitalisasi daerah mampu menjadikan Provins Banten lebih inovatif dan berdaya saing. Langkah nyata ini memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan mempermudah layanan publik," ungkap Erwin. (YUB)
- Tahun Ini, DPRD Kabupaten Tangerang Bahas 13 Raperda
- Silpa BKPSDM Sebesar Rp32 Miliar Ternyata Cuma Titipan
- Polresta Tangerang Himbau Masyarakat Tak Lakukan Kegiatan Yang Menimbulkan Kerumunan
- Polresta Tangerang Bekuk Pengedar Sabu di Warnet
- Puluhan Tenaga Pendidikan Muhamadiyah Bojongmanik Ikuti Swab PCR
