Pemkab Tangerang Bakal Lelang Pengadaan Melalui e-Katalog Lokal

Banten

Pemkab Tangerang Bakal Lelang Pengadaan Melalui e-Katalog Lokal

Administrator | Rabu, 12 Januari 2022

Kepala Bagian ULP Setda Pemkab Tangerang Iskandar saat memberikan keterangan pers terkait pengadaan lelang melalui e-katalog lokal.

TIGARAKSA, (JT) - Guna memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa di lingkup Pemkab Tangerang, sebagian barang harus dibeli melalui katalog elektronik (e-katalog). Untuk itu, Pemkab Tangerang, melalui Unit Lelang Pengadaan Pengadaan (ULP) tahun ini mulai menggagas e-katalog lokal.

Kepala Bagian ULP Setda Kabupaten Tangerang Iskandar menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No. 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagian barang/jasa dapat dibeli melalui e-katalog. Namun saat ini, e-katalog masih terbatas dan dilakukan oleh pemerintah pusat atau secara nasional.

"Untuk itu kami tahun ini mulai merancang e-katalog lokal yang bisa diisi oleh pengusaha-pengusaha lokal di Kabupaten Tangerang," terang Iskandar kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).

Iskandar mencontohkan, untuk urusan lelang pengadaan barang/jasa seperti catering, alat tulis kantor, mebeuler dan beberapa kebutuhan kantor lainya tentu tidak melulu harus pakai e-katalog nasional. Karena di wilayah Kabupaten Tangerang sendiri banyak industri lokal yang mampu mensuport barang/jasa tersebut.

"Ya beberapa pengadaan barang/jasa yang bisa disediakan oleh perusahaan-perusahan lokal tentu bisa melalui e-katalog lokal. Apalagi di Kabupaten Tangerang ini kan ada perusahaan yang sudah masuk e-katalog nasional, tentu sumber dayanya cukup memadai," terang Iskandar.

Ia berharap, ketika e-katalog lokal ini sukses dijalankan di Kabupaten Tangerang, tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa hingga tingkat desa. Sehingga pengadaan barang/jasa di tingkat desa juga bisa dilakukan melalui e-katalog lokal agar tidak melanggar aturan yang ada.

"Ini perlu dipersiapkan secara matang, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi perangkatnya," tandas Iskandar. (PUT)