Banten

Pemkab Lebak Didesak Segera Tes Urine Pegawainya

Administrator | Senin, 02 Mei 2016

LEBAK - Seorang staf analis kimia Puskesmas Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, berinisial I ditangkap Satnarkoba Polres Lebak saat nyabu beberapa waktu lalu. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menegaskan akan segera memecat pegawai tersebut.

Peristiwa tertangkapnya pegawai puskesmas itu, menuai keprihatinan sejumlah pihak di Kabupaten Lebak. Agar kasus tersebut tak terulang, pemerintah daerah diminta melakukan langkah antisipasi dengan melakukan tes urine terhadap pegawai di lingkup Pemkab Lebak.

"Sangat prihatin. Di tengah gencarnya upaya memberantas narkoba, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharunsya menjadi panutan, malah diduga tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba,” kata Anggota DPRD Lebak, Dian Wahyudi.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kasus penyalahgunaan narkoba di Lebak, umumnya di Banten, memang sudah cukup mengkhawatirkan. Untuk menghentikan peredaran dan penyalahgunaan barang haram ini, tentu perlu peran serta dari seluruh komponen. Karena, tanpa adanya kesadaran dari individu dan lingkungan, maka keberadaan narkoba ini akan sulit diberantas.

“Narkoba merupakan musuh bersama. Jadi perlu peran serta semua pihak untuk memberantasnya, jangan berikan celah sedikit pun narkoba masuk di lingkungan kita. Sebagai bentuk antisipasi, pengawasan dan kewaspadaan, saya kira memang perlu dilakukan tes urine secara rutin bagi kalangan ASN di lingkungan pemerintah daerah. Apalagi baru-baru ini sudah ada kasus oknum staf puskesmas yang tersangkut kasus narkoba,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak Dede Jaelani mengaku, jauh sebelumnya Bupati Lebak sudah menginstruksikan agar dilakukan tes urine bagi pegawai atau pejabat di lingkungannya dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal itu merupakan bagian dari komitmen dan keseriusan pemerintah daerah terkait pemberantasan narkoba.

“Bupati jauh-jauh hari sudah menginstruksikan hal itu (tes urine). Tetapi, untuk pelaksanaannya diperlukan mekanisme dan anggaran yang cukup,” tuturnya. (gel)