Bisnis

Pemerintah Harus Ambil Alih Sektor Properti

Administrator | Jumat, 15 September 2017

JAKARTA - Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) DKI Jakarta periode 2000-2006, Bambang Eryudhawan menilai masalah perumahan merupakan masalah sosial. Dengan demikian, negara tidak bisa lepas tangan dan abai dan harus segera diambil alih.

"Ini perumahan diserahkan ke pasar. Jadinya seperti ini, berantakan," kata Bambang kepada awak media.

Jika pemerintah menyerahkan ke mekanisme pasar, maka harga tanah yang menjadi komponen utama properti tak bisa ditekan. Pria yang akrab disapa Yudha ini mencontohkan, di luar negeri terutama di negara maju, dengan menggunakan pendekatan sosial housing, seseorang dapat menyewa rumah dalam rentang waktu 20 hingga 30 tahun. Sebab properti tersebut dimiliki negara dan harga sewa dikontrol serta dikendalikan pemerintah. Ketentuan itu berlaku khusus rumah subsidi.

Yudha menambahkan, persoalan di Indonesia adalah tidak ada kepastian database mengenai siapa yang berhak mendapat subsidi perumahan. Seringkali rumah subsidi itu justru dibeli untuk investasi oleh mereka yang berduit, sehingga orang yang butuh rumah tidak punya rumah tidak kebagian. 

"Soal pertama yang harus dibenahi yaitu politik perumahan jangan lagi diserahkan ke pasar," tuturnya.

Seharusnya negara membeli tanah lalu membuat rumah sewa atau rusunawa, karena beban harga tanah nanti akan ditanggung negara. Alhasil, para penghuni di rusunawa, bisa lebih tenang karena mendapat harga lebih terjangkau.

Sementara untuk rusunami, kata Yudha, diserahkan ke pasar yaitu mereka yang memiliki duit saja yang bisa beli. Mereka juga dibebaskan membeli jumlah rumah seperti rumah kedua, ketiga, dan seterusnya hingga puluhan. Sehingga harga tidak bisa dikendalikan. Ketika properti yang dibeli disewakan kembali, harga juga tidak terkontrol. 

"Akibat kebijakan rumah bermasalah, akhirnya beragam teknologi di properti, seperti rumah kayu menjadi tidak berkembang dengan sendirinya. Kalau semua diserahkan ke pasar, tidak ada kontrol, semua jadi mahal. Padahal perumahan ini menyangkut hajat hidup orang banyak tidak ada pilihan lain negara harus ambil alih," ujarnya. (KEN)