Banten

Pembebasan Lahan Tol Serang-Panimbang Masuki Tahap Pembayaran

Administrator | Rabu, 20 Desember 2017

PANDEGLANG - Kementerian PUPR bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tim Appraisal dan Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Pandeglang, pekan ini melaksanakan musyawarah bersama warga di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bojong, Picung dan Kecamatan Sindangresmi. Musyawarah itu dalam rangka tindaklanjut dari proses pembebasan pembangunan jalan tol Serang-Panimbang yang masuk wilayah Kabupaten Pandeglang.

“Akan dilaksanakan musyawarah minggu ini di tiga kecamatan, Kecamatan Bojong, Picung sama Kecamatan Sindangresmi. Jadi kira-kira di Sindangresmi hari Rabu, terus Bojong hari Jumat dan Picung hari Kamis, jadi tiga hari ini,” ujar PPK Tol Serang-Panimbang VII, Kementerian PUPR, Ibrahim Hasan di Kantor BPN Pandeglang, Selasa (19/12/2017).

Ia menerangkan, tahun ini musyawarah di tiga kecamatan tersebut selesai. Kata dia, luas jalan tol yang masuk wilayah Pandeglang sekitar 2.500 hektare yang terbentang dari Kecamatan Bojong hingga Kecamatan Panimbang.
 
“Lebar standar jalan tol kira-kira 10 meter-10 meter, jadi 20 meter kanan kiri. Untuk harga, Tim Appraisal sudah mengukur cuma hasilnya belum keluar karena cukup banyak, ratusan bidang. Nanti di musyawarah bisa kita lihat,” paparnya.

Soal harga ganti rugi tanah, sambung dia, hal itu tergantung posisi tanah dan tidak bisa disamakan. Kemudian juga untuk desa yang dilalui jalan kabupaten atau jalan nasional, maka harganya pun tentu berbeda.

“Kalau yang tiga kecamatan ini sudah bisa dibayarkan tahun 2018, konstruksi sudah bisa masuk, terutama di Bojong dan Picung.

Sementara, Kepala BPN Pandeglang, Rusli Yakob menerangkan, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Serang-Panimbang sudah memasuki detik-detik akhir.

“Ini detik-detik rakhir, sudah mau musyawarah bentuk ganti rugi. Setelah bentuk ganti rugi itu kita laksanakan, tinggal kita minta surat-surat asli mereka (bukti kepemilikan tanah warga, red),” terang Rusli.

Jika bukti kepemilikan tanah itu sudah sesuai dan layak dibayar, maka Kementerian PUPR akan membayarnya. Namun tentu pembayarannya tidak tunai dan akan ditransfer ke rekening bank pemilik tanah.

“Saya dalam musyawarah ini harus didampingi oleh TP4D, karena supaya tahu persis. Jangan sampai di belakang hari ada permasalahan, misalnya salah bayar,” tandasnya. (DEN)