Politik

Panwacam Keluhkan Dua Pekerjaan Digaji Cuma Satu

Administrator | Kamis, 05 April 2018

TIGARAKSA - Hajat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tangerang 2018 bersinggungan langsung dengan hajat Pemilihan Umum Legislaif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Meski dua hajat ini dibiayai dari sumber yang berbeda, namun gaji atau honor Paitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) diberikan cuma satu anggaran.

Informasi yang dihimpun jurnaltangerang.co, dalam hajat Pilkada Kabupaten Tangerang, Panwaslu mendapatkan hibah dari Pemkab Tangerang sebesar Rp 20 miliar. Sedangkan untuk penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Panwaslu Kabupaten Tangerang mendapat alokasi angaran sebesar Rp 13 miliar.

Namun anggaran sebesar itu tak sebanding lurus dengan honor yang diterima para anggota Panwascam. Personel yang dilantik untuk menjalankan tugas Pilkada, Pileg dan Pilpres ini hanya mendapatkan honor sebesar Rp 1,6 juta untuk anggota dan Rp. 1,8 juta untuk ketua. Padahal dilihat dari surat keputusa (SK) jelas masa kerja mereka berbeda antar penyelenggara Pilkada Kabupaten Tangerang dan penyelenggara Pileg Pilpres.

"Panwascam hanya menerima satu kali gaji, entah itu dari hajat Pilkada atau Pileg Pilpres. Berbeda dengan temen-temen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menerima dua gaji setiap bulan," ujar Waseh, salah satu Panwascam kepada jurnaltangerang.co.

Namun saat ditanya apakah itu sudah dikoordinasikan dengan Panwaslu Kabupaten Tangerang, menurut Waseh sudah sering kali dibicarakan oleh para anggota Panwacam. Namun karena kebijakan Bawaslu, maka gaji hanya satu kali meskipun menjalankan dua hajat berbeda.

Ditemui terpisah, Sekretaris Panwaslu Kabupaten Tangerang Iratmoko membenarkan jika gaji Panwaslu Kabupaten Tangerang hanya satu setiap bulan. Itu dilakukan sesuai degan Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang honor penyelenggara pemilu dan pemilukada.

"Itu kebijakan Bawaslu yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan dalam memberikan honor kepada Panwascam," ujar Iratmoko saat ditemui dikantornya.

Ia menamahkan, meskipun hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggagraan Pemilukada, yang bersumber dari APBD tetap saja uang itu harus dimasukkan terlebih dahulu ke APBN. Baru setelah itu, himbah kembali diturukan kepada sekretariat Panwaslu Kabupaten Tangerang melalui Bawaslu Provinsi Banten.

"Kami tidak bisa mengelola keuangan sendiri secara langsung, karena itu masuk ke rekening Bawaslu baru kemudian digunakan oleh Panwaslu," terangnya. (PUT)