Banten

Pabrik Cat Belum Kantongi Izin Masih Terus Beroperasi

Administrator | Selasa, 10 April 2018

TIGARAKSA - Meski melanggar tata ruang, pabrik cat milik PT Dippon Sentosa di Desa Jeunjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, masih tetap beroperasi. Padahal pabrik ini telah disegel karena tidak mengantongi izin apapun dari Pemkab Tangerang. 

Kasi Pelayanan Perzinan A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Agus Supriyatna mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan surat kepada dinas terkait untuk menutup pabrik cat tersebut. Karena kewenangan DPMPTSP hanya sebatas mengeluarkan teguran, maka untuk eksekusi pembongkaran pabik tersebut ada pada Satpol PP.

"Setahu saya memang pabrik cat di Desa Jeunjing itu melanggar tata ruang wilayah, sehingga tidak bisa dikeluarkan izin oleh dinas. Kami juga telah berkoodnasi dengan dinas terkait untuk menutup pabrik tersebut," ujar Agus kepada jurnaltanerang.co.

Menurut Agus, pabrik tersebut tidak akan bisa mendapatkan izin sampai kapanpun karena telah melanggar tata ruang. Menurut informasi, pabrik itu sudah berniat merelokasi pabrik ke tempat lain.

"Jika ingin mendapat izin tentu harus direloksai ke tempat yang sesuai peruntukannya. Informasinya sudah mau pindah ke Cikupa, tapi sampai sekarang tidak ada pengajuan izin apapun terkait pabrik cat tersebut," tuturnya.

Anggota LSM Gerakan Peduli Lingkungan Mory Latupono menilai Pemkab Tangerang tidak tegas terhadap para pelaku pelanggaran Perda. Mestinya Pemkab tidak memberikan kesempatan terhadap pabrik-pabrik yang melanggar aturan untuk segera ditertibkan.

"Ini bukti ketidak seriusan Pemkab Tangerang untuk menindak para pengusaha nakal. Sudah jelas-jelas melangar tatat ruang dan tidak berizin, pabrik kok dibiarkan beroperasi," ujar Mory.

Ia menambahkan, pabrik cat merupakan pabrik yang rawan terjadinya kebakaran. Pabrik itu berada di tengah-tengah pemukiman warga sekitar. Jika terjadi kebakaran seperti pabrik petasan di Kosambi, siapa yang akan bertanggung jawab.

"Mestiya pemerintah menindak tegas para pelanggar perda, bukan nunggu ada peristiwa terus pada mencari kesahalan. Ini kan jelas-jelas salah kok tidak ditindak," tegasnya. (PUT)