Banten

Oknum ASN dan Pendamping BPNT Diduga Merangkap Suplier

Administrator | Kamis, 14 Maret 2019

TIGARAKSA - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi pada Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kabupaten Tangerang, program BPNT ini dimanfaatkan sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pendamping untuk mencari keuntungan pribadi.

Pendamping, sedianya memberikan solusi bagi keluarga penerima manfaat (KPM) untuk meningkatkan taraf hidupnya dari miskin menjadi prasejahtera. Namun pada praktiknya, ada sejumlah oknum pendamping yang diduga melakukan kolusi dengan oknum ASN untuk mencari keuntungan pribadi dengan menjadi penyuplai (suplier) beras dan telor.

Salah satu pendamping Fuad menuturkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Haraan (PKH), fungsi pendamping adalah melakukan fasilitasi, mediasi,
dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Para pendamping harus memastikan bantuan diterima oleh KPM PKH tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat mutu.

"Seharusnya para pendamping bekerja untuk memfasilitasi para KPM PKH untuk mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan. Ini yang terjadi banyak oknum pendamping yang menjadi suplier beras dan telor," tuturnya. 

Seharusnya suplai beras dan telor tersebut dilakukan oleh koperasi bersama (Kube) yang dibentuk oleh dari dan untuk PKH. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi dari segelintir orang.

Fuad menjelaskan, para KPM PKH diberikan kartu keluarga sejahtera untuk dapat mengakses BPNT yang disalurkan pemerintah pusat melalui Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Sehingga KPM PKH benar-benar dapat menerima sembako sesuai ketentuan melalui e-warong yang telah ditunjuk di masing-masing wilayah.

"Ini harus segera ditertibkan. Jika pendamping menjadi suplier, lantas siapa yang akan mengawasi mutu dari sembako yang dikirim kepada KPM PKH. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan," tandasnya. (PUT)