Nelayan Desak Menteri Kelautan Cabut Izin Kapal Cantrang

Banten

Nelayan Desak Menteri Kelautan Cabut Izin Kapal Cantrang

Administrator | Kamis, 13 Juli 2017

KRONJO - Ratusan nelayan yang teragbung dalam Paguyuban Nelayan Pantura, keluhkan kebijakan pemerintah terkait izin kapal cantrang alias pukat harimau. Warga mendesak menteri untuk segera mencabut izin kapal tersebut agar tidak merugikan nelayan tradisional.

Salah satu anggota Paguyuban Nelayan Pantura Rahmat Segara mengatakan, sekitar 100 kapal yang menggunakan jaring cantrang sebagai alat tangkap ikan, beroperasi setiap hari di laut Pantai Utara mulai dari ujung Merak hingga Jawa Timur. Ini jelas merugikan para nelayan tradisional yang mengandalkan alat tangkap ikan dengan jaring standar.

Ribuan keluarga yang berprofesi sebagai nelayan tradisional terancam nganggur, lantaran setiap hari hasil tangkap mereka berkurang. Bahkan tidak jarang para nelayan saat kembali dari melaut tidak mendapatkan hasil apapun. Sebab ikan yang hidup di perairan laut pantai utara Pulau Jawa, habis digaruk para nelayan yang menggunakan kapal dengan jaring cantrang tersebut.

"Beberapa hari lalu kami dari nelayan seluruh Pantura, juga sudah menggelar aksi unjuk rasa di Istana Presiden. Kami meminta pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No. 71 Tahun 2016, Tentang Jalur Penangkapan ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia," ujar Rahmat Segara kepada jurnaltangerang.co.

Menurut Rahmat, peraturan itu jelas merugikan masyarakat kecil para nelayan. Sebab dengan beroperasinya kapal jaring cantrang, ekosistem laut seperti terumbu karang dan rumput laut sebagai habitat ikan habis terjaring. Dengan demikian ikan-ikan di laut semakin hari semakin punah.

"Jika ini terus dibiarkan oleh pemerintah, lambat laun masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan akan menjadi pengangguran baru di kampungnya sendiri," tegas Rahmat. (PUT)