Banten

Mutasi Eselon III dan IV Bakal Digelar Awal Juli 2019

Administrator | Rabu, 26 Juni 2019

Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli saat memberikan keterangan pers terkait mutasi pejabat di lingkup Pemkab Tangerang.

TIGARAKSA - Sejumlah jabatan eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Tangerang terjadi kekosongan. Pemkab Tangerang berencana akan menggelar mutasi pejabat eselon III dan IV awal Juli mendatang. Sedangkan untuk eselon II akan dilakukan lelang jabatan terlebih dahulu.

Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli mengungkapkan, jika tidak ada halangan, pelantikan pejabat eselon III dan IV bakal digelar awal bulan depan. Saat ini proses seleksi pejabat eselon III dan IV telah selesai dilakukan oleh Badan Pertibangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Ya tunggu saja, mudah-mudahan awal bulan depan sudah bisa dilantik," ujar H Mad Romli kepada jurnaltangerang,co.

Menurutnya, Baperjakat yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang telah melakukan seleksi administrasi dan tes kualifikasi. Agar pejabat yang dilantik mendatang akan menempati posisi sesuai dengan kompetnsi masing-masing.  

"Datanya sedang digodok oleh Baperjakat. Jika sudah selesai, baru akan disahkan dan dilantik. Kemungkinan bulan depan," terang Mad Romli.

Informasi yang dihimpun jurnaltangerang.co, sejumlah jabatan terjadi kekosongan diantaranya untuk eselon II yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan Daerah (BKBPPD) dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Sementara pejabat eselon III dan IV yang kosong terjadi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tangerang. Misalnya pada Dinas Sosial, ada dua kepala bidang dan satu kepala seksi yang pensiun. Demikian juga terjadi di sejumlah dinas lainnya.

Sementara informasi dari salah satu sumber yang enggan disebutkan identitasnya, sejumlah pejabat eselon II yang bakal tergeser diantarnya Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTS), Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Perhubungan. (PUT)