Minim Perhatian Pemerintah, Formasik Curhat ke Dewan

Banten

Minim Perhatian Pemerintah, Formasik Curhat ke Dewan

Administrator | Jumat, 15 November 2019

Puluhan anggota formasik curhat ke Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, soal minimnya fasilitasi pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah.

TIGARAKSA, (JT) - Puluhan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam Formasik ngadu ke DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (14/11/2019). Selain persoalan pembinaan, para pelaku UMKM juga curhat terkait masih minimnya bantuan permodalan dari pemerintah.

Ketua Formasik Kabupaten Tangerang Suhendra membeberkan, keberadaan Dinas Koperasi dan Unit Pelayanan Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten Tangerang saat ini belum maksimal melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Sehingga banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan mencari permodalan dan pemasaran lebih luas.

Menurut Suhendra, sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, semestinya pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk memajukan pelaku UKM. Namun pada kenyataanya 'Lu Lagi Lu Lagi' yang menikmati program pembinaan dan permodalan.

"Hal ini terjadi akibat tidak adanya basis data pada Dinas Koperasi dan UPDB. Sehingga setiap ada program dari dinas, hanya kelompok tertentu saja yang diikut sertakan. Dan orang-orang itu saja yang selalu mendapatkan program, tidak terjadi pemerataan kepada semua koperasi yang atau UMKM yang membutuhkan," tegas Hendra.

Formasik berharap, puluhan bahkan ratusan anggotanya dapat difasilitasi oleh pemerintah untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan koperasi maupun UKM. Selain itu, para anggota Formasik juga berharap adanya kemudahan dalam mengakses permodalan tanpa harus melulus menggunakan agunan.

"Para pelaku UKM ini kan tidak selalu harus bermodal besar. Seharusnya ada program pinjaman dana bergulir dengan nilai yang terjangkau tanpa haru ada agunan," tegasnya.

Menangggapi hal itu, Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang Deden Umardani mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan para pihak untuk mendorong kemajuan para pelaku UKM di Kabupaten Tangerang. Menurut Deden, sangat disayangkan di Kabupaten Tangerang dengan bahan baku yang melimpah, tapi masyarakatnya tidak bisa menghasilkan produk yang bernilai manfaat. Sehingga banyak peluang yang diambil daerah lain.

"Para pelaku UKM harusnya didorong untuk memanfaatkan keadaan sosial di lingkungan masing-masing. Dengan pembinaan yang matang, paling tidak para pelaku UKM bias memanfaatkan bahan baku untuk menjadi barang yang bernilai ekonimi tinggi," ujar Deden.

Politisi asal PDI Perjuangan ini meminta pemerintah untuk segera melakukan pemerataan dalam pembinaan dan fasilitasi koperasi maupun UKM. Sehingga tidak terjadi penumpukan di satu wilayah saja yang masyarakatnya maju, tapi wilayah-wilayah yang belum tersentuh harus lebih diperhatikan.

"Kalau pertumbuhan ekonomi dilakukan di wilayah tertentu saja, bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan di wilayah lain. Ini yang perlu diperhatikan instansi pemerintah dalam melakukan fasilitasi dan pembinaan para UKM," tandasnya. (PUT)