Figur

Masih Ada Pungli di Sekolah Negeri

Administrator | Selasa, 29 Agustus 2017

Sebagian Masyarakat Kabupaten Tangerang Tidak Merasakan Sekolah Gratis
Akibat di Beberapa Sekolah Masih Marak Pungli

Oleh : Tetep Bimbing Gunadi

TANGERANG – Keluhan hampir seluruh wali murid setiap masa penerimaan siswa baru bebanya hampir sama. Yakni biaya atau pungutan pendidikan yang banyak jenis dan besar jumlahnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta pemerintah daerah (pemda) mengendalikan atau menertibkan pungutan kepada siswa baru itu.

Pungutan-pungutan kepada siswa baru itu jangan sampai dilepas tanpa kendali ke masing-masing sekolah. “Tetapi pemda melalui dinas-dinas pendidikan kabupaten atau kota wajib mengaturnya. Harus ada standarisasi supaya disetiap sekolah sama,”
Silahkan baca peraturan pemerintah, Khusus di tingkat SD dan SMP, tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun. Baik itu pungutan selama masa penerimaan siswa baru atau SPP. Sebab seluruh pembiayaan operasional sekolah, sudah di-cover melalui bantuan operasional sekolah (BOS).

Sedangkan untuk jenjang SMA dan SMK Negeri, pungutan masih diperbolehkan. Namun dibatasi hanya untuk jenis SPP atau biaya operasional saja. Mengapa demikian sebab dana talangan melalui bantuan operasional sekolah menengah (BOS-SM), belum meng-cover seluruh pembiayaan. Jadi dengan demikian, sekolah masih boleh menarik uang kepada orang tua siswa. Namun memungutnya jangan jor-joran. Jangan beda-beda setiap sekolah. Pemda harus mengaturnya,”  Setiap daerah dianjurkan tetap mengucurkan bantuan operasional pendidikan daerah (BOPDA) untuk jenjang SMA dan SMK. Sehingga biaya operasional yang ditanggung siswa semakin kecil.
 
Sekolah tidak dianjurkan menetapkan unit cost untuk komponen pembiayaan tertentu. Misalnya untuk uang gedung, uang seragam, pengadaan buku, biaya orientasi siswa, dan sejenisnya. “Bahkan untuk uang gedung itu sudah dilarang. Karena biaya pembangunan uang gedung ditanggung negara”.

Pihak Sekolah setiap kali masa penerimaan siswa baru tidak menjadikan semacam proyek bagi petinggi sekolah. Terlebih di sekolah-sekolah yang memiliki tingkat peminat tinggi. Siapakah sekolah yang peminatnya tinggi misalnya Sekolah yang terakreditasi A itu biasanya orang tua siswa berbondong–bondong menyekolahkan anaknya di sana. Masyarakat bisa melapor ke Dinas Pendidikan atau Kemendikbud jika merasa dirugikan selama proses penerimaan siswa baru, khususnya terkait pembiayaan.

Tetapi anehnya saya sendiri belum membaca atau menerima surat edaran yang terkini dari Kemendikbud mengenai surat edaran untuk mengontrol sistem penerimaan siswa baru. “Kemendikbud masih mempercayakan kepada surat edaran yang lama yang mengatur itu. Dan sayangnya tidak semua pemerintah daerah (Pemda) yang menjalankan itu. Surat edaran lama itu di antaranya adalah, dinas pendidikan kabupaten atau kota wajib membuat standar unit cost untuk jenis-jenis komponen pembiayaan siswa.

Jadi melalui tulisan ini saya dari komonitas Pendidikan (PENA UNGU) kabupaten Tangerang berharap, masyarakat awam sekalipun supaya mengetahui bahwa jangan mau memberi ketika “Sekolah SD-SMP yang bertatus negeri, memungut biaya dengan alasan apa pun,” terkecuali SD-SMP swasta. Serta saya berharap melalui tulisan ini Kepada Kepala SD-SMP Negeri jangan ada lagi pungutan-pungutan yang tidak jelas seperti bayar untuk beli buku LKS (karena biaya beli buku sudah diatur yaitu 20% dari dana BOS), pungutan keropak amal, pungutan kenang-kenangan guru akan pindah/pensiun karena mutasi, pungutan-pungutan kepala sekolah akan pensiun/pindah dan pungutan-pungutan yang tidak jelas lainnya karena ini semua bisa disebut pungutan liar.

Tetapi bila saja SD-SMP Negeri itu setelah menerima Bantuan Pemerintah dengan BOS tadi masih kekurangan dana dengan alasan demi peningkatan mutu pendidikan maka boleh memungut dan itupun harus melalui Rapat/Musyawarah komite sekolah dan bentuk dana yang diberikan ke sekolah itu namanya sumbangan, yaitu sumbangan demi kemajuan mutu pendidikan siswa.

Kepada orang tua siswa dimanapun berada khususnya di Kabupaten Tangerang supaya proaktif dapat melaporkan kepada dinas Pendidikan apabila ada salah satu sekolah SD-SMP negeri sebentar-sebentar pungut dana. Karena itu bisa dikategorikan pungli alias pungutan Liar@tbg#.

Penulis adalah praktisi pendidikan