HUKRIM

LSM Gerak Ancam Laporkan Kajari ke Jamwas

Administrator | Rabu, 15 November 2017

TIGARAKSA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) ancam akan melaporkan Kejaksaan Kabupaten Tangerang ke Jaksa Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI. Laporan itu akan dilayangkan, jika Kejaksaan Kabupaten Tangerang tidak segera menindaklanjuti kasus mangkraknya pembangunan gedung budaya Tangerang Selatan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi LSM Gerak Romli menilai penanganan kasus ini sangat lambat. Dari 2015 silam, kasus yang jelas-jelas merugikan negaran ini tidak segera diproses secara hukum. "Perlu dipertanyakan kenapa Kejaksaan sangat lamban menangani kasus ini, apa yang sudah dilakukan oleh pihak Kejaksaan selama ini, banyak proyek mangkrak di Tangsel tidak ada satupun yang diselesaikan," ujar Romli.

Romli juga menyayangkan aat aksi damai di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terjadi hal yang dianggap mencederai keadilan masyarakat yang akan menyampaikan pendapatnya. Karena pada aksi itu, muncul seseorang yang mengaku sebagai Konsultan hukum dan mitra Kejari Kabupaten Tangerang. Ia berpendapat jika kasus mangkraknya gedung Gelanggang Budaya Tangsel perlu adanya penyelidikan dan penyidikan untuk dinyatakan sebagai perkara tindak pidana korupsi dan perlu waktu 3 bulan untuk membuka kasus itu.

Padahal menurut data yang ada, bahwa perkara itu sudah sejak tahun 2015 silam. Seharusnya sudah ada tersangka yang ditahan. "Untuk apa lagi penyelidikan, padahal tinggal menyeret dan mengadili melalui persidangan para pelaku korupsi dibalik mangkraknya gedung gelanggang Budaya Tangsel itu," ujarnya.

Ia berharap, Kejari Kabupaten Tangerang Tangerang tidak keluar dari koridor wewenangnya sebagai Kejaksaan untuk penegakan sebuah aturan. Kalau benar-benar terbukti kejaksaan melakukan kesewenang-wenangan dalam memanfaatkan jabatannya yang tidak benar, maka akan dilaporkan ke Jamwas Kejagung RI.

"Minggu depan kami akan mengadakan aksi kembali ke kantor Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar penegak hukum turun langsung untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di Kota Tangerang Selatan," tukasnya. (PUT)