Politik

KPU Tangsel Teken Dana Hibah Pemilukada Sebesar Rp60 Miliar

Administrator | Kamis, 03 Oktober 2019

SEPONG - Ketua KPU Kota Tangerang Selatan, telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Tangsel, sebesar Rp60 miliar lebih.

Anggaran sebesar Rp60 miliar itu, berdasarkan hasil persetujuan Pemkot Tangsel dan DPRD Kota Tangsel, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Tangsel. 

Sebelumnya diberitakan, KPU Kota Tangsel mengajukan usulan tambahan hibah dana penyelenggaraan Pilwalkot Tangsel hingga Rp85 miliar, lantaran adanya permohonan KPU RI menaikkan honor petugas Pemilu Ad Hoc.  

“RAB sudah ketuk palu, KPU kota Tangsel mendapatkan dana hibah yang tertuang dalam NPHD sebesar Rp60 miliar 500 juta sekian. Yang diberikan dalam dua tahap, yakni pada APBDP 2019 sebesar 4,1 miliar dan tahap kedua selebihnya,” kata Ketua KPU Kota Tangsel Bambang Dwitoro,kamis 3 September 2019. 

Ditegaskan dia, adanya usulan penambahan anggaran penyelenggaraan Pilwalkot hingga Rp85 miliar itu didasari atas terbitnya surat sekretaris KPU RI tanggal 3 September 2019 kepada Dirjen Anggaran Kemenkeu terkait penambahan honor ad hoc. 

“Sebelumnya karena terbitnya surat sekretaris KPU RI kepada Dirjen anggaran Kemenkeu tertanggal 3 September 2019. Dalam surat itu dijelaskan adanya penambahan honor petugas Ad Hoc pada penyelenggaraan Pilkada. Dalam surat itu ada skema yang diatur misalnya ketua PPK dari sebelumnya berhonor Rp1,8 juta naik menjadi Ro2,890.000 itu untuk ketua, anggota beda lagi rigitnya ada di surat itu. Tapi di Daerah-daerah sebelum tanggal itu (3/9/2019), seperti di Tangsel ternyata sudah ketuk palu APBDP,” kata Bambang. 

Bambang menegaskan, surat sekretaris KPU RI kepada Dirjen anggaran Kemenkeu, terkait kenaikan anggaran honor petugas Ad Hoc ini melihat beberapa pertimbangan. 

“Semangatnya yang perlu disampaikan dalam surat itu, berbunyi bahwa ini adalah pertimbangan nilai inflasi, dalam beberapa tahun penyelenggaraan pemilu honor petugas ad hoc tidak pernah naik. Kedua berkaitan dengan evaluasi pemilu 2019. Bahwa honor ad hoc tidak sesuai dengan beban kerjanya,” kata Bambang. 

Namun, Bambang enggan berkomentar jika nantinya surat sekretaris KPU RI kepada Dirjen Anggaran Kemenkeu terkait kenaikan honor petugas ad hoc pemilu itu disetujui. 

“Itu nanti ada mekanismenya. Saat ini kita dengan anggaran yang telah disepakati kemarin saja,” ungkap dia. 

Bambang juga menyebutkan, selain surat sekretaris KPU RI tanggal 3 September 2019, ada juga surat Ketua KPU RI tertanggal 11 September yang poin-poinnya tidak menganggarkan Pemilu ulang dalam pilkada tahun 2020 mendatang. 

“Kemudian ada surat tgl 11 september dari ketua KPU RI. poin pertama untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 jangan dianggarkan pemilu suara ulang terlebih dahulu dalam rancangan biaya, karena semangatnya tidak ada pemilu ulang, kalau pun nanti ada itu dibicarakan ulang,” kata dia. (PUT)