Politik

KIPP Ingatkan KPU Agar Tidak Langgar Aturan

Administrator | Selasa, 09 Januari 2018

TIGARAKSA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Tangerang mengingatkan KPU agar tidak melanggar aturan pada pelaksanaan Pilkada 2018. Minimnya minat masyarakat yang maju sebagai kandidat Bupati dan Wakil Bupati pada pilkada tahun ini, akan banyak celah pelanggaran yang dilakukan penyelenggara.

Ketua KIPP Kabupaten Tangerang Zulpikar mengungkapkan, salah satu contoh pelannggaran yang dapat dilakukan oleh anggota KPU pada tahap sosialisasi. Misalnya sosialisasi melalui spanduk, baliho atau gambar lain yang disampaikan oleh KPU. Jika pada keputusan akhir hanya ada satu calon Bupati dan Wakil Bupati, maka KPU wajib juga mensosialisasikan kotak kosong atau istilah lainnya bumbung kosong.

"Ini terlihat sepele, tapi jika tidak dilakukan oleh KPU, maka itu akan menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu," ujar mantan Anggota Panwaslu Kabupaten Tangerang ini.

Zulfikar juga mengingatkan kepada anggota KPU, sesuai amanat undang-undang, pada penyelenggaraan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang harus dilaksanakan debat publik. Jika di Kabupaten Tangerang terjadi hanya satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, maka tahapan itu harus tetap dijalankan agar tidak melanggar aturan.

"Kita lihat saja nanti berapa pasangan calon yang maju pada pilkada Kabupaten Tangerang ini. Yang pasti saya selaku ketua KIPP akan memantau secara ketat setiap tahapan yang dijalankan penyelenggara," tegas Zul.

Anggota KPU Kabupaten Tangerang Ramelan menanggapi enteng apa yang disampaikan ketua KIPP tersebut. Menurut Ramlan semua tahapan akan dilakukan KPU sesuai aturan. Sosialisasi gambar pasangan calon melalui alat peraga tentu juga akan dilakukan sesuai aturan. Termasuk juga debat publik dan tahapan lainnya.

"Kami masih menunggu pendaftaran pasangan calon, jadi kami belum bisa menjawab secara detail, karena belum tahu berapa pasangan calon yang akan ditetapkan nanti," ujar Ramelan.

Menurutnya, tahapan seperti debat publik bisa saja dilakukan walaupun hanya satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Tapi lebih tepatnya mungkin penyampaian visi misi pasangan calon kepada masyarakat agar lebih diterima oleh publik.

"Untuk debat publik lebih tepatnya mungkin dapat dilakukan dengan penyampaian visi misi, jika cuma ada satu pasangan calon," terang Ramelan. (PUT)