Nasional

Pembebasan Tol Kunciran-Bandara Soetta

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Dilaporkan ke KPK

Administrator | Rabu, 09 Januari 2019

Suasana pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (8/1/2019)

TANGERANG - Kasus dugaan penyimpangan terhadap pembebasan lahan tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta (Soetta) terus berlanjut. Baru-baru ini, kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang dilaporkan ke Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

M. Amin Nasution selaku kuasa hukum dari Sulaeman Efendi Rangkuti mengungkapkan, setelah pihaknya melaporkan Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial kini M. Amin melaporkan kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang ke KPK. Laporan itu dilayangkan pada Desember 2018.

Dalam laporan tersebut M. Amin Nasution mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan prosedur pada pembebasan lahan untuk pembangunan tol jorr di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang. M. Amin menyebut adanya ketidak adilan dan ketidak transparanan pihak pelaksana baik dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang maupun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Saya melihat adanya ketidakadilan dan ketidak transparanan pada pembebasan lahan untuk pembangunant tol Kunciran-Bandara Soetta. Dimana pihak pertanahan Kota Tangerang tidak memberikan informasi secara transparan. Selain itu terjadi perbedaan harga yang signifikan pada bidang 447 milik klien kami," ujar M. Amin Nasuiton kepada wartawan.

Dalam laporan tersebut M. Amin Nasution menyampaikan rincian bidang 447 seluas 400 meter persegi dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 3,6 miliar atau sekitar Rp 2 jutaan permeter. Karena di atas lahan itu terdapat 12 item yang harus dihitung yakni bangunan 3 lantai yang digunakan sebagai tempat usaha yang masih aktif. Sedangkan sebagai pembanding M. Amin melampirkan beberapa bidang seperti lahan kosong di samping bidang 447 seluas 120 meter sebagai tanah kosong diberikan ganti rugi senilai Rp 1,5 miliar atau sekitar Rp 12.500.000 permeter.   
    
"Atas ketidak adilan dan ketidak transparanan itulah kami melaporkan kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang ke KPK. Lapran kami telah diterima dengan tanda bukti Nomor Agenda 2018-12-000027 dengan nomor informasi 100246 dengan penerima laporan saudara Dewa Venska," tegas Amin.

Hingga berita ini direlease, pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang tidak mau memberikan komentar. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Candra Genil saat ditemui dikantornya menolak untuk dikonfrimasi. Beberapa kali dihubungi via telepon genggamnya tidak ada jawaban. (PUT)