Nasional

Kenaikan Cukai Akan Akibatkan Maraknya Rokok Ilegal

Administrator | Minggu, 05 Agustus 2018

JAKARTA - Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan dan Bea Cukai dalam memerangi rokok ilegal. 

Seperti diketahui, belum lama ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menggagalkan penyelundupan tiga kontainer berisi 30 juta batang rokok dan 50.664 botol minuman beralkohol (minol) golongan A.

"GAPPRI mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas operasi rokok ilegal yang melibatkan TNI dan menunjukkan keseriusan dan hasil yang maksimal," ujar Ismanu Soemiran, dalam Siaran Pers yang diterima redaksi jurnaltangerang.co.
 
Gappri berharap, operasi ini dapat terus dilakukan agar rokok legal mampu memenuhi ceruk pasar yang ditinggalkan rokok ilegal.

Ia juga optimis, dengan semakin sempitnya pergerakan distribusi rokok ilegal, maka permintaan terhadap rokok resmi, dengan pita cukai asli, akan semakin meningkat terutama di daerah. 

Ismanu mendorong agar Bea Cukai menerapkan langkah tegas supaya menimbulkan efek jera karena selama ini pelaku pengedar rokok ilegal akan tiarap ketika ada razia dan mucul lagi ketika tidak ada razia. 

Langkah yang dapat dilakukan misal setelah dilakukan penangkapan dan pengungkapan kemudian mesin-mesin produksi rokok ilegal tersebut dimusnahkan.  GAPPRI juga usul agar pemerintah segera mencabut kebijakan Batam Bebas Pita Cukai.  

Ditegaskan Ismanu, Gappri sudah meminta kepada seluruh anggota, untuk mendukung penuh operasi rokok ilegal yang dilakukan Bea Cukai. Sekaligus meminta para sales di lapangan, untuk mengawasi mencari dimana keberadaan rokok ilegal, apa rupa/merek rokok ilegal tersebut, lalu laporkan ke hotline Bea Cukai untuk ditindaklanjuti dengan cepat.

Di sisi lain, itikad Bea Cukai terhadap pabrikan yang tertangkap dengan cara pembinaan untuk diberikan ijin, atau untuk dinaikan kelas golongannya. Jangan sampai dibuat siasat untuk merubah modus ilegal lain yakni dengan modus PAP (Pita Asli tapi Palsu cara mendapatkannya), lalu PBP (Pita Bekas Pakai), juga PBU (Pita Bukan Untuknya).

Ismanu menegaskan, rokok ilegal adalah pesaing yang tidak sehat yang merugikan baik kepada Negara maupun masa depan pekerjanya bagi perusahan yang legal.  
 
Gappri menilai salah satu sebab meningkatnya rokok illegal dan menurunnya produksi rokok adalah karena tingginya harga rokok akibat kenaikan tarif cukai yang tinggi di atas tingkat kemampuan beli masyarakat. Perdagangan rokok ilegal selain mengganggu stabilitas industri rokok, juga mengganggu penerimaan negara.

Ismanu Soemiran mencotohkan di negara seperti Malaysia karena tarif rokok yang mahal membuat rokok ilegal kian banyak. Hal ini juga dialami di kota New York, Amerika Serikat. "Bila rokok ilegal makin banyak maka pemerintah juga tidak dapat penerimaaan," kata Ismanu. 

Kalangan pelaku industri memandang, kebijakan kenaikan tarif berpotensi kontra-produktif dengan tujuan pemerintah merancang peraturan yang efektif bagi industri tembakau dalam menyeimbangkan antara kepentingan penerimaan pendapatan, kesehatan, tenaga kerja, dan pengendalian perdagangan rokok ilegal.

Ismanu menambahkan apabila kenaikan tarif dan penyederhanaan layer dilakukan, maka akan terjadi kenaikan kenaikan regular tarif cukai, dan kenaikan atas dampak penghapusan layer.Menurut Ismanu, rencana kenaikan tarif cukai dan penyederhanaan layer itu bisa kontra produktif, mengingat adanya berbagai pertimbangan sebagai berikut. Pertama, kondisi industri rokok saat ini sedang terpuruk dengan menurunnya volume.

"Ini ditunjukkan dengan penurunan 1-2 persen selama 4 tahun terakhir. Bahkan hingga April 2018, terjadi penurunan volume industri rokok sebesar 7 peren sebagaimana data Nielsen per April 2018," ungkapnya. 

Kedua, kenaikan cukai yang terus-menerus, ditambah volume industri yang semakin menurun, mengakibatkan jumlah produsen rokok menurun hingga 51 persen sejak 2012-2017, dan berdampak pada serapan tenaga kerja di pabrik rokok dan pertanian tembakau. 

Ketiga, jika dilihat lebih jauh, penurunan produksi tidak serta merta berdampak pada penurunan konsumsi rokok. Merujuk temuan salah satu lembaga kajian Universitas Gadjah Mada (UGM), secara total konsumsi, jika dikaitkan dengan temuan rokok ilegal mulai 2010-2016 mencapai 12,14 persen. Ini menunjukkan tingkat konsumsi meningkat, tetapi tidak masuk menjadi penerimaan negara. 

"Salah satu sebab meningkatnya rokok ilegal dan menurunnya produksi rokok adalah karena tingginya harga rokok akibat kenaikan tarif cukai yang tinggi di atas tingkat kemampuan beli masyarakat. Perdagangan rokok ilegal selain mengganggu stabilitas industri rokok, juga mengganggu penerimaan negara," jelasnya.

Gappri memandang kebijakan kenaikan tarif cukai tembakau berpotensi kontra-produktif dengan tujuan pemerintah merancang peraturan yang efektif bagi industri tembakau dalam menyeimbangkan antara kepentingan penerimaan pendapatan, kesehatan, tenaga kerja, dan pengendalian perdagangan rokok ilegal. 

Lebih lanjut dikatakan Ismanu, penyederhanaan layer pada industri hasil tembakau (IHT) yang memiliki jenis produk yang beragam, juga bisa berakibat pada adanya perubahan struktur industri, dan menjadi beban tambahan baru yang cukup signifikan.

"Gappri berharap Pemerintah dapat mengkaji kembali rencana penerapan kenaikan cukai dan penyederhanaan layer cukai," harapnya. (EPS)