Banten

Kades Karang Serang Akui Ada Biaya PTSL Sebesar Rp 400 Ribu

Administrator | Rabu, 13 Maret 2019

SUKADIRI - Dugaan pungutan liar (Pungli) pada program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang semakin kuat. Kepala Desa mengakui jika biaya itu untuk operasional panitia.

Kepala Desa Karang Serang Slamet Riyadi mengungkapkan, sebenarnya panita tidak mau menerima biaya itu dari masyarakat. Namun karena urusan administras pertanahan itu dikerjakan dari sejak pagi hingga malam hari, tentu panitia juga butuh makan dan minum. Belum lagi pengukuran dan pembuatan patok yang membutuhkan biaya.

"Kami menerima data dari masyarakat itu hanya berupa SPPT saja. Padahal persayaratan lainya kan harus dilengkapi. Itu yang membutuhkan biaya," ujar Slamet, dihadapan panitia yang dihadiri Camat Sukadiri, beberapa waktu lalu.

Menurut Slamet, program PTSL itu program pemerintah, kalau desanya mau. Di Desa Karang Serang adanya program PTSL ini karena kepala desanya proaktif. Sementara di desa lainya tidak ada program PTSL ini, karena kepala desanya tidak mau.

"Coba anda tanya yang ada program PTSL itu bukan hanya karang Serang saja, tapi mereka tidak rame. Padahal Kramat Pakuhaji meminta Rp 1 juta, ada yang Rp 700 ribu, tapi mereka tidak rame. Kita segini diramaikan," tuturnya.

Sementara Camat Sukadiri Abdullah meminta kepada pihak desa, bahwa program PTSL ini harus berjalan sesuai ketentuan. Yakni harus mengacu kepada SKB tiga menteri. Di dalam aturan tersebut bahwa ketentuan biaya program PTSL untuk pulau Jawa sebesar Rp 150 ribu.

"Jangan sampai keluar aturan. Ikuti SKB tiga menteri. Kalau di dalam aturan tertuang Rp 150 ribu, ya tidak boleh lebih dari itu," terang Abdullah.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang Himsar mengungkapkan, program PTSL merupakan program pemerintah pusat, namun untuk biaya dapat dibebankan kepada pemerintah daerah setempat, jika tidak dapat dibebankan kepada masyarakat. Menurut Himsar besaran biaya itu sudah diatur dalam SKB tiga menteri, yakni untuk wilayah di Pulau Jawa sebesar Rp 150 ribu. 

"Program PTSL merupakan program pemerintah pusat, biayanya sudah diatur melalui SKB tiga menteri. Tidak boleh keluar dari aturan itu," tegasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Dugaan pungutan liar (Pungli) pada program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) kembali mencuat. Pungli PTSL diduga terjadi di Desa Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. 

Salah satu warga Kampung Rawa Laban yang mengaku bernama Ocid mengungkapkan, dirinya kaget sepulang kerja didatangi ketua rukun tetangga (RT) setempat. Saat itu, ketua RT menginformasikan adanya rencana pengukuran tanah. Pengukuran itu syarat wajib untuk membuat sertifikat tanah melalui program gratis pemerintah PTSL. (PUT)