HUKRIM

Ganti Rugi Lahan Tol Kunciran-Bandara Soetta Perlu Ditinjau Ulang

Administrator | Jumat, 11 Januari 2019

TANGERANG - Munculnya gugatan masyarakat terhadap proses pembayaran ganti rugi pembebasan lahan tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta (Soeta) diduga ada mekanisme yang salah. Pemerintah harus meninjau ulang proses tersebut, jangan sampai terjadi penyalahgunaan kewenangan. 

Pengamat Kebijakan Publik Ibnu Jandi mengungkapkan, setiap masyarkat harus mendukung program pembangunan nasional. Namun masyarakat juga perlu mengawasi jalannya pembangunan, termasuk proses ganti rugi atau ganti untung pada proyek pembangunan jalan tol Kunciran-Bandara Sotta ini.

Jika terjadi perselisihan antara warga dengan pemerintah terkait ganti rugi lahan, tentu harus dilihat dimana titik permasalahannya. Jangan sampai masyarakat dan pemerintah dirugikan akibat oknum yang menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

"Saya rasa jika terjadi perselisihan seperti ini, tentu harus ditinjau ulang dimana masalahnya. Pihak pelaksana harus transparan dalam memberikan ganti rugi lahan sesuai dengan amanat undang-undang," ujar Ibnu Jandi kepada jurnaltangerang.co, Kamis (10/1/2019).

Menurut Ibnu Jandi, jangan sampai masalah pemberian ganti rugi terus bergulir, malah jadi blunder. Masyarakat dirugikan secara materi, pemerintah juga dirugikan secara waktu pelaksanaan pembangunan akibat tidak adanya transparansi. 

"Saya kira azas kepatutan, keadilandan dan kepantasannya harus ditinjau ulang. Kalau harga ganti rugi terlalu jomplang antra satu bidang dengan bidang lainya, faktornya apa?, itu harus dicari!," terang warga Tanah Tinggi ini. 

Jandi menegaskan, jika dalam pembebasan lahan itu terjadi masalah hukum, akibat ulah sejumlah oknum pelaksana, baik dari Kantor Pertanahan, tim apresial maupun dari pihak kementerian PUPR, tentu bisa dituntut secara pidana. Namun bukti-bukti yang mengarah terhadap indikasi penyimpangannya itu harus lengkap.

"Jika terjadi penyimpangan oleh sejumlah oknum dalam pelaksanaanya, tentu bisa diproses secara pidana," tegas Jandi. 

Sebelumnya diberitakan, Kasus dugaan penyimpangan terhadap pembebasan lahan tol Kunciran-Bandara Soetta terus berlanjut. Baru-baru ini, kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang dilaporkan ke Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK). 

M. Amin Nasution selaku kuasa hukum dari Sulaeman Efendi Rangkuti pemiik bidang 447 mengungkapkan, setelah pihaknya melaporkan Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial kini M. Amin melaporkan kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang ke KPK. Laporan itu dilayangkan pada Desember 2018.

Dalam laporan M. Amin Nasution mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan prosedur pada pembebasan lahan untuk pembangunan tol jorr di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang. M. Amin menyebut adanya ketidak adilan dan ketidak transparanan pihak pelaksana baik dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang maupun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karena dalam pemberian ganti rugi, warga tidak mendapat informasi rinci terkait harga. Bahkan ada indikasi penyimpangan terkait nilai penggantian yang jomplang antara lahan kosong dibayar lebih tinggi dibanding lahan yang di atasnya terdapat bangunan permanen tiga lantai yang dibayar lebih murah. (PUT)