DPRD Segera Sahkan APBD Perubahan

Banten

DPRD Segera Sahkan APBD Perubahan

Administrator | Senin, 18 Juli 2016

TIGARAKSA - Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang akan segera menggelar rapat paripurna tentang APBD Perubahan 2016 ahir Juli ini. Kini anggota DPRD masih membahas perbahan anggaran yang cenderung terjadi kenaikan ini.

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriyadi mengatakan, setelah DPRD menggelar rapat banmus, rencananya akan segera menggelar rapat paripurna tentang pengesahan APBD Perubahan. Namun Ahmad Supriadi tidak menjelaskan secara detail rencana parpiurna tersebut.

"Kalau tidak akhir Juli 2016, mungkin bisa saja awal Agustus. Namun sebelumnya ada rapat banmus terlebih dahulu," ujar Ahmad Supriyadi.

APBD Perubahan 2016 ini sambung Ahmad Supriadi, terjadi kenaikan. Dari dari APBD murni 2016 sebesar Rp4.26 triliun, pada APBD Perubahan ini mencapai Rp4.42 trilun. Kenainaik APBD perubahan terjadi karena adanya kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 265,26 Miliar atau sekitar 16,73 persen.

"Ya benar APBD perubahan mengalami kenaikan, salah satu faktor penyebab kenaikan adalah karena PAD yang naik," ujar Ahmad Supriyadi.

Ahmad Supriadi menambahkan, dari kenaikan PAD tersebut diantaranya adalah hasil pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 3.1 persen dari target Rp984,8 miliar, menjadi Rp1,16 triliun. Selain itu, pendapatan dari hasil retribusi daerah naik sebesar 3,4 persen dari yang ditarget mengalami kenaikan sebesar Rp144,4 miliar menjadi Rp116,17 miliar.

Sementara PAD dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga terjadi kenaikan sebesar 11 persen, dari target Rp39.91 miliar menjadi Rp45,95 miliar. "Anggaran perubahan ini diprioritaskan untuk belanja langsung Rp2,38 miliar dan belanja tidak langsung Rp1,88 miliar, yang akan diprioritaskan untuk peningkatan layanan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur," tandasnya.

Namun Ahmad Supriyadi menyayangkan tingginya silpa APBD 2015 silam. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, silpa sebesar Rp913,34 miliar dikarenakan adanya program SKPD yang tidak terserap.

"Kami berharap kepada Pemkab Tangerang untuk segera mengevaluasi dinas terkait untuk bisa menurunkan silpa di tahun mendatang," tandasnya. (day)