DPRD Kabupaten Tangerang Desak Dinsos Transparan Soal Bantuan PKH

Banten

DPRD Kabupaten Tangerang Desak Dinsos Transparan Soal Bantuan PKH

Administrator | Selasa, 30 Juni 2020

TIGARAKSA, (JT) - Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang mendesak Dinas Sosial untuk transparan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Masih adanya penerima PKH yang tidak menerima haknya lantaran tidak memegang kartu dan buku rekening bank, menandakan lemahnya pengawasan yang dilakukan instansi pemerintah.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Deden Umardani mengungkapkan, dari hasil hearing Komisi II dengan warga Desa Bakung, Kecamatan Kronjo dan Dinas Sosial, dilaporkan ada sebanyak 48 orang yang tidak menerima haknya. Setelah dilakukan kroscek, ternyata ada 4 warga yang terdaftar pada sistem bantuan Kemensos sejak 2018, tapi mereka tidak menerima uang bantuan tersebut.

"Ini menandakan lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial dan para pendamping di lapangan," ujar Deden kepada jurnaltangerang.co.

Menurut Deden, hal ini sangat tidak masuk akal jika dibilang Dinas Sosial dan pendamping PKH sendiri tidak tau. Sebab sesuai pengakuan para pendamping, pihaknya rutin melakukan pertemuan sebulan sekali dengan ketua kelompok penerima bantuan PKH.

"Pertemuannya rutin dilakukan setiap bulan, tapi ada warga yang terdaftar sebagai penerima, tapi mereka tidak menerima bantuan tersebut kok malah tidak terdeteksi. Ini kan sangat tidak masuk akal," terang Deden.

Pengurus PMI Kabupaten Tangerang ini menambahkan, jika para pendamping sampai tidak tahu soal siapa yang memegang kartu dan buku rekening si penerima, ini sangat disayangkan. Karena tugas pendamping harus mengetahui kapan bantuan disalurkan, berapa jumlah yang diterima dan siapa yang menerima juga harus tau.

"Kalau pendamping sendiri tidak tau apakah tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, berarti pendamping sendiri tidak menjalankan tugasnya dengan baik," tegas Deden.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Sapto Julianto saat dikonfirmasi tidak mau memberikan tanggapan soal kasus dugaan penyimpangan dana PKH di Kecamatan Kronjo ini.

"Ke pak kadis saja, saya tidak berkenan memberikan komentar," tandasnya. (PUT)