Figur

Bos Terlambat Akibat Buruknya Kinerja Dindik??

Oleh : Tetep Bimbing Gunadi

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk SLTA ada khabar di beberapa propinsi seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta dan banyak propinsi lain sudah cair. Mengapa di Propinsi Banten belum ? Kami para Kepala Sekolah dalam hal ini SMA jadi bertanya-tanya, ada permainan apa di balik keterlambatan ini? Padahal jelas ada aturan barang siapa menyimpan/menahan dana BOS ada sanksi pidana terlebih dengan tujuan berharap bunga dari penahanan itu.

BOS yang aturannya turun per tiga bulan/tri wulan ternyata tidak selancar mulut pejabat saat mengucapkan janji itu. Untuk triwulan 2 (April, Mei dan Juni) 2017 sampai sudah hampir Agustus 2017 ko belum cair, bila saja Kepala Sekolah tidak bisa mengupayakan akibat dari keterlambatan cair BOS ini jelas sangat berimbas kepada terbengkalainya proses kegiatan belajar anak didik.

Disisi lain pemerintah sangat tegas dengan aturan bagi para pendidik dan kependidikan supaya disiplin mengikuti atuturan agar menghasilkan pendidikan yang bermutu tetapi dalam mengucurkan bantuan yang telah dijanjikan dan disepakati sering membuat kecewa para pendidik dan kependidikan. Banyak Kepala sekolah dalam hal ini SLTA mengecam buruknya kinerja pemerintah Propinsi Banten dalam hal ini dinas pendidikan dan dinas yang terkait menangani BOS ini.

Kami para kepala sekolah SMA tidak pernah diberi penjelasan secara gamlang mengenai keterlambatan cairnya dana BOS, jadi akhirnya kami berasumsi dengan praduga sendiri-sendiri bahwa penyebab cairnya dana BOS untuk SLTA Propinsi Banten akibat dari tidak bisa bekerjanya pemerintah propinsi yang terkait dengan urusan Dana BOS dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi Banten ini jelas akibat SDM yang menangani itu yang belum siap. Harusnya mereka merasakan dan tanggap bagaimana akibatnya bila saja dana pendidikan itu tidak dapat cair tepat waktu.

Terlepas kesulitan mekanisme seperti apa sebenarnya kami tidak mau tahu, Kami di sekolah itu punya kalender pendidikan kegiatan demi kegiatan harus kami jalankan tepat waktu tidak bisa ditunda, dan siapa yang mau tahu atau yang akan maklum bila kami tidak melaksanakan kegiatan dengan alasan tidak punya dana? Kedepan pemerintah urusan pendidikan yaitu Dinas Pendidikan harus lebih terbuka dengan kondisi dana BOS dan Bantuan Pemerintah lainnya.

Bila saja keadaan selalu tidak membuat nyaman mengenai dana BOS kedepan FKSS (Forum Kepala SMA Swasta) akan meminta MKKS atau bekerjasama dengannya untuk mengadakan “Bedah Dana BOS” kita hadirkan derektorat dan pejabat-pejabat terkait supaya bicara masalah BOS kenapa sering terlambat dan lain-lain., karena kan selama ini bila ada rapat masalah BOS yang dibicarankan pasti bagaimana membuat laporan pemakaiannya saja. @tbg#16072017.

Penulis adalah praktisi pendidikan di Kabupaten Tangerang

• Topari Dapat Dukungan dari Gerindra dan PAN
• Zaki Raih Penghargaan Satya Lencana Pembangunan
• Pemerintah Tutup Aplikasi Media Sosial Telegram
• Kelenteng YMS Kwan Im Hud Couw Diresmikan
• DPC PDIP Intens Lakukan Komunikasi Politik