Banten

Belum Kantongi Izin, Pembangunan GIPTI Disoal Warga

Administrator | Rabu, 26 Juni 2019

Ketua Komisi I Adi Tiya Wijaya memimpin hearing dengan warga Bumi Puspiptek Asri, perwakilan Puspiptek dan PT Sinar Mas Land di ruang rapat gabungan.

TIGARAKSA - Sejumlah warga Perumahan Bumi Puspitek Asri (BPA), Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang kembali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (26/6/2019). Kedatangan warga untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi (Puspitek) yang membangun proyek galeri ilmu pengetahuan, teknologi, dan Inovasi (GIPTI) tanpa izin.

Salah satu perwakilan warga, Usep Gunamawan mengungkapkan, protes ini berawal dari pemagaran jalan yang dilakukan oleh Puspiptek terhadap akses warga perumahan BPA. Selain memagar akses jalan warga, Puspiptek yang akan membangun proyek GIPTI ini diduga telah menggunakan lahan fasos-fasum perumahan BPA seluas hampir 15 hektar.

“Awalnya, akses jalan menuju perumahan BPA ditutup. Warga sudah berulang kali melayangkan protes ke Puspitek namun tidak pernah digubris,” kata Usep kepada wartawan usai audensi.

Meski pelaksana proyek telah menyediakan jalan pengganti, namun jalan itu tidak sebanding dengan jalan yang digunakan warga sebelumnya. Selain jalan pengganti sangat sempit, kualitas aspal jalan juga diduga tidak standar.  

Usut punya usut, ternyata proyek GIPTI ini, selain dibangun diatas lahan fasos fasum, juga belum mengantongi izin dari pemerintah daerah. Seharusnya sebelum membangun, pihak Puspiptek selaku BUMN yang mengerti aturan, sudah menyelesaikan proses perizinan terlebih dahulu.

"Kami selaku warga, jika ingin mendirikan bangunan harus memenuhi kewajiban perizinan terlebih dahulu. Kok ini Puspiptek malah melanggar aturan," ujarnya.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana Kawasan Puspitek Dwi Wiratno membenarkan, proyek GIPTI belum mengantongi izin dari Pemkab Tangerang. Namun pihaknya telah mengajukan izin prinsip awal 2019 silam. Menurut Dwi, pihaknya terpaksa melakukan proses pembanguan terlebih dahulu karena atas intruksi Pemerintah Pusat agar selesai pada Agustus mendatang.
“Sampai sekarang kami belum punya izin. Namun awal 2019 lalu kami sudah mengajukan ke Pemkab Tangerang, tapi belum kelar,” kata Dwi.

Soal penutupan jalan, menurut Dwi, itu dilakukan untuk efektivitas pekerjaan proyek. Namun demikian, pihaknya sudah meyediakan jalan lainnya. Artinya, akses jalan warga Perum GPA suda tersedia ditempat lain. (PUT)