Banten

APBDP Kabupaten Tangerang Disahkan Rp6 Triliun Lebih

Administrator | Senin, 10 September 2018

TIGARAKSA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP), Senin (10/9/2018). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah Kabupaten Tangerang menandatangani bersama RAPBD menjadi APBD pada rapat paripurna yang digelar siang tadi.

Sebelumnya Dedi Sutardi, sebagai juru bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Kabupaten Tangerang menyampaikan, pembahasan RPABDP ini telah melalui tahapan yang cukup panjang. Dari mulai penyampaian oleh bupati, pandangan fraksi-fraksi, jawaban bupati, rapat tim anggaran pendapatan daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembahasan hingga penetapan.

Dari hasil pembahasan, sektor pendapatan disetujui sebesar Rp 5,17 triliun yang meliputi pendapatan dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan hingga dana hibah dan penyesuaian otonomi khusus.

"Dari sektor pendapatan ini ada yang mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan," ujar Dedi Sutardi, saat menyampaikan penjelasannya.

Selain itu, dari sektor belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 6,36 triliun. Ini mengalami kenaikan dari APBD murni. Sektor belanja ini meluputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, investasi serta dana hibah dan pengeluaran lain-lain.

"Dari Sektor belanja ini Kabupaten Tangerang mengalami devisit sebesar Rp 623 miliar," tuturnya.

Sementara juru bicara Fraksi Partai Golkar Wahyu Nugraha menyampaikan, pada prinsipnya fraksi Partai Golkar menyetujui RAPBDP ini disahkan menjadi APBDP tahunm 2018. Namun fraksi partai golkar memberikan bebrapa catatan penting.

Menurut Wahyu, potensi pendapatan daerah harus digali lagi untuk meningkatkan PAD. Sementara PT Mitra Kerta Raharja sebagai holdingcompany Kabupaten Tangerang jangan dijadikan sebagai tempat penampungan para pensiunan. Sehingga kinerja perusahaan in lebih efektif.

"PT Mitra Kerta Raharja dibentuk untuk meningkatkan PAD, bukan untuk menampung para pensiunan," tegasnya. (PUT)